Bahlil Tak Mau Buru-Buru Bangun PLTP Jika Masyarakat Masih Menolak

3 weeks ago 25
Web Berita Live Sekarang Tepat Online

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tak ingin buru-buru membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) jika masyarakat sekitar masih menolak. Namun, proses sosialisasi masih akan terus dijalankan.

Seperti diketahui, masih ada sejumlah penolakan pembangunan proyek geothermal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahlil bilang, rencana berjalan mulus jika semua pihak menerima, termasuk pada konteks pembangunan PLTP.

 "Kita akan upayakan dengan baik. Rencana itu akan baik kalau semuanya bisa menerima. Kalau belum bisa menerima, jangan dulu kita melakukan secara tergesa-gesa," ucap Bahlil di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, dikutip Jumat (27/6/2025).

Dia menuturkan, pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap wilayah yang akan dibangun PLTP. Aspek komunikasi ini yang akan terus dijalankan.

"Jadi begini, kita pertama adalah sosialisasi. Kita sosialisasi secara baik. Kalau memang saudara-saudara kita di sana masih mempertimbangkan, ya kita tetap komunikasi dulu. Jangan dulu kita lakukan," ucapnya.

Bahlil menyebut, pembangunan PLTP akan dilaksanakan di daerah yang sudah sepakat. "Tetapi bagi daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita sudah ingin, pemerintahnya ingin, ya itu dulu yang kita prioritaskan," tegasnya.

Walhi Minta Proyek PLTP di NTT Disetop

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menghentikan semua proyek Geothermal di NTT.

Selain itu, WALHI NTT juga meminta Kementerian ESDM untuk mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017.

Hal ini disampaikan Gres Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT usai menghadiri pertemuan bersama Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia terkait Pengembangan Geothermal di Pulau Flores pada Senin, 28 April 2025 di Ruang Rapat Gubernur NTT, Gedung Sasando Lantai 1 Kantor Gubernur NTT Jl. Eltari Nomor 52 Kupang.

Minta Pemerintah Hormati Sikap Masyarakat

Gres juga meminta pemerintah untuk menghormati sikap Pemimpin Umat di Flores yang secara jelas dan tegas melakukan penolakan atas kebijakan geothermal.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena ini, Gres mengungkapkan, penyusunan Rencana Umum Energi Daerah NTT (RUED NTT) dan implementasinya ke dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi NTT mendorong keberlanjutan energi sesuai dengan kondisi energi yang ada di daerah, yakni pemanfaatan radiasi matahari, angin, air dan arus laut.

"Sedangkan Pemerintah Pusat menghadirkan proyek geothermal. Hal ini terkesan Pemerintah Pusat sengaja membenturkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,” ungkap Gres .

Ada 28 Titik Potensial Geothermal

Ia menambahkan, sejak awal, penetapan Flores sebagai pulau panas bumi/pulau geothermal dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017, tidak melibatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Flores.

Selain itu, ESDM juga menentukan 28 titik potensial pengembangan geothermal di NTT yaitu 21 titik di Pulau Flores-Lembata, 6 titik di Pulau Alor dan 1 titik di Kabupaten Kupang.

Dalam penetapan titik potensial ini, Gres mengatakan, masyarakat tidak pernah dimintai izin untuk melakukan pemetaan dan sosialisasi soal akan adanya pengembangan geothermal.

Alarm Buat Pemerintah

Secara geografis, NTT sebagai provinsi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berada di jalur ring of fire, harusnya menjadi acuan dalam membuat kebijakan.

“Situasi ini tentu memberikan suatu alarm bagi pemerintah tentang bagaimana pentingnya melihat kondisi geografis ini sebagai acuan pengembangan proyek geothermal yang juga punya dampak ekologis yang besar terhadap lingkungan di NTT, khususnya Flores yang dialiri oleh jalur cincin api atau ring of fire,” ujar Grace.

Selain itu, grace juga mengkritisi pemerintah pusat yang abai terhadap ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. “Fakta yang ditemukan WALHI, di setiap titik pengembangan geothermal, persoalan sosial, budaya ekologi dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam alasan penolakan warga,” kata Gres.

Read Entire Article
Kaltim | Portal Aceh| | |