Impor Biji Coklat Naik, Kementan Ungkap Dilema Petani Kakao

Liputan6.com, Jakarta - Ketergantungan Indonesia terhadap impor biji kakao meningkat di tengah menurunnya produktivitas nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), impor biji kakao pada 2024 mencapai 157.000 ton, dan volumenya terus meningkat dalam lima tahun terakhir. 

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti mengatakan, penurunan produksi dalam negeri menyebabkan industri kakao kekurangan bahan baku.

“Penurunan produksi ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri grinding di dalam negeri,” ujar Widiastuti ditulis Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa sebagian besar biji kakao yang diimpor Indonesia merupakan kakao fermentasi yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

“Memang impor kita itu setahun itu dalam 5 tahun terakhir itu selalu meningkat. Jadi total tahun 2023 kami punya data bahwa impor kita itu sedikit lebih banyak dari ekspor kita.” kata Yakub.

Ia menuturkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh rendahnya mutu kakao nasional dan kurangnya dukungan harga untuk biji kakao fermentasi di tingkat petani.

“Sejak 2014 sudah ada aturan soal mutu biji kakao terfermentasi, tapi tidak berjalan baik di lapangan karena harga kakao fermentasi tidak dihargai dengan layak oleh pedagang,” ujarnya.

Yakub menjelaskan, situasi ini menciptakan dilema di tingkat petani.

“Kita minta difermentasi kalau harganya tidak sesuai ya buat apa kami fermentasi selama 5-6 hari sementara harganya tidak dibeli dengan harga yang sesuai,” ungkapnya.

Menurut Yakub, kurangnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menyebabkan kakao fermentasi sulit berkembang di dalam negeri.

“Kakao fermentasi selalu dianggap petani kita tidak siap, padahal masalahnya karena tidak didukung oleh semua stakeholder,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, dan daerah menjadi kunci untuk memperbaiki mutu kakao nasional agar industri dalam negeri tidak terus bergantung pada impor.

Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret guna mengembalikan produktivitas kakao nasional yang terus menurun.

Melalui Kementerian Pertanian, program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan digulirkan secara besar-besaran dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan tambahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). 

Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program peningkatan produksi dan produktivitas nasional.

"Kami di Kementerian Pertanian merespons penurunan produksi ini dengan program untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Saat ini, bagian pengembangan peremajaan maupun perluasan dilakukan dalam dua bagian," ujarnya dalam sesi talkshow pada acara Peringatan Hari Kakao Nasional 2025 yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, (24/10/2025).

Dari anggaran reguler, Kementan telah menyiapkan dana untuk peremajaan seluas 3.800 hektare dan perluasan 650 hektare, dengan total 4.450 hektare yang akan direalisasikan.

Sementara itu, dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pemerintah mendapat tambahan dana untuk 4.266 hektare khusus tahun 2025. Program tersebut akan dilanjutkan dengan program hilirisasi kakao nasional yang juga menjadi fokus kebijakan Presiden. 

"Untuk hilirisasinya, pengembangan kakao tahun 2025 sudah diluncurkan dengan target 4.266 hektare," lanjut Yakub.

Menurut dia, pada 2026 pemerintah akan melakukan peremajaan sebesar 175.500 hektare, dan pada 2027 seluas 68.734 hektare. Jika dibandingkan dengan total 290 ribu hektare tanaman kakao rusak, melalui program hilirisasi ini sekitar 248.500 hektare sudah akan terpenuhi hingga 2027.

Yakub menjelaskan, saat ini pihaknya juga mempersiapkan sumber pendanaan tambahan dari BPDP untuk mendukung percepatan program.

"Kami sedang menyusun aturan turunannya bersama Kementerian Hukum dan HAM. Hari kemarin, Menkum sudah menyatakan setuju dengan draft yang kami ajukan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah bisa keluar peraturannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, dengan dua sumber pembiayaan, pemerintah menargetkan seluruh area tanaman rusak seluas 290 ribu hektare bisa diremajakan secara penuh hingga 2027.