Mau Mengadu Soal Pajak dan Cukai, Kontak Saja ke Nomor "Lapor Pak Purbaya"

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi membuka saluran pengaduan publik bertajuk "Lapor Pak Purbaya", yang ditujukan khusus untuk menangani keluhan masyarakat terkait Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

"Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai bea cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai. Karena hari ini nanti staf saya sudah ada yang standby di sana," kata Menkeu Purbaya saat ditemui di Kantor DJP, Rabu (15/10/2025).

Kanal aduan ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Saluran ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga perpajakan serta bea cukai, dua sektor yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. 

"Sebelumnya saya janji, komplain masalah bea cukai, dan khusus bea cukai dan pajak ya, bisa lapor Pak Purbaya, nomernya ini, 0822 4040-6600," ujarnya.

Purbaya menegaskan, pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran di dua instansi tersebut.

Aduan akan Disortir

Menurut Purbaya, aduan yang masuk akan terlebih dahulu dikumpulkan dan disortir oleh tim yang telah disiapkan. Tidak semua laporan akan langsung mendapat respons, karena diperlukan proses validasi untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

"Tapi enggak langsung jawab kita kumpulin dulu nanti, tiap berapa hari kita sort, mana yang kita bisa tindak lanjuti. Sudah aktif hari ini. Sudah aktif hari ini," ujarnya.

Kata Purbaya, nantinya ada tim khusus dari yang akan memverifikasi dan memvalidasi setiap laporan berdasarkan bukti dan urgensinya. Purbaya mengaku ingin memastikan bahwa hanya laporan yang benar-benar signifikan yang akan diproses lebih lanjut.

"Jadi, harusnya semaksimal mungkin kita follow-up. Sampai nggak ada lagi yang ngeluh. follow-up, kita lihat apa masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya," ujarnya.

Aduan Lewat WhatsApp

Adapun Purbaya menyampaikan bahwa meski saluran WhatsApp sudah aktif mulai hari ini, masyarakat diminta untuk memahami bahwa aduan tidak akan langsung dibalas atau ditindaklanjuti secara otomatis. 

Sistem pengelolaan laporan dirancang untuk mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu memilah mana yang layak untuk ditindak. Hal ini dilakukan demi menjaga efektivitas tindak lanjut dan menghindari overload laporan yang tidak relevan.

"Tapi paling enggak, Whatsapp-nya sudah hidup, jadi bisa masuk ke sana. Kirim aja semuanya ke sana. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu, bener enggak? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sana, kita tahu nggak ada. Kita akan divalidasi dulu. Begitu divalidasi oke, kita akan follow-up," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Pertemuan ini membahas perkembangan konsumsi listrik nasional yang menunjukkan tren peningkatan.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa data yang diterimanya menunjukkan adanya kenaikan permintaan listrik di berbagai wilayah, termasuk daerah yang menjadi pusat-pusat industri di Indonesia.

"Ada diskusi perkembangan konsumsi listrik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang pusat industri Indonesia. Kalau dia lihat, menurut data yang dia lihat, itu sudah mulai naik demand listrik," kata Purbaya.

Ia menilai bahwa peningkatan ini merupakan dampak positif dari penempatan dana negara ke bank Himbata senilai Rp200 triliun yang diluncurkan beberapa waktu lalu.

"Pembukaan terbukaan baru meningkat juga. Artinya apa? Dampak kebijakan yang Rp 200 triliun tadi, yang saya luncurkan beberapa waktu yang lalu, sudah mulai terlihat di perekonomian," ujarnya.

Untuk memantau perkembangan ini secara berkala, Menkeu menyampaikan rencananya untuk meminta pembaruan data dari Direktur Utama PLN setiap dua minggu.

"Jadi, kelihatan demand mulai menggeliat. Saya harapkan ke depan akan meningkat terus. Dan saya akan minta update ke Dirut PLN mungkin setiap 2 minggu, datanya seperti apa," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya terkait diskon listrik, Menkeu Purbaya mengatakan bukan ranahnya untuk membahas soal subsidi atau diskon listrik.

"Nanti itu bukan saya yang ngomongin," ujarnya.