Panduan Golongan PNS Lulusan S1 hingga S2: Cek Rincian Pangkat, Gaji, dan Jenjang Karier

Liputan6.com, Jakarta - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah status yang diberikan kepada peserta yang telah lolos seleksi penerimaan ASN.

Jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki, baik lulusan S1 (Sarjana) maupun S2 (Magister), akan langsung menentukan golongan pangkat awal.

Latar belakang pendidikan menentukan golongan awal seorang CPNS. Lulusan Strata 1 (S1) akan memulai karier sebagai Calon PNS (CPNS) di Golongan III (Penata).

Berikut rincian golongan awal CPNS berdasarkan jenjang pendidikan umum:

• Jenjang S1/D-IV golongan III/a berpangkat Penata Muda
• Jenjang D-III golongan II/c berpangkat pengatur
• Jenjang SMA/Sederajat golongan II/a berpangkat Pengatur Muda

Perbandingan CPNS Lulusan S1 dan S2: Golongan Pangkat dan Gaji Awal

Lulusan perguruan tinggi (S1, S2, dan S3) semuanya akan ditempatkan di Golongan III (Penata), tetapi dibedakan berdasarkan sub-golongannya. Semakin tinggi kualifikasi pendidikan, semakin tinggi pula sub-golongan awal yang didapatkan.

Jenjang Magister (S2) golongan III/B berpangkat Penata Muda Tingkat 1.

Lulusan S2 memulai satu tingkat lebih tinggi (III/B) daripada lulusan S1 (III/A). Golongan awal ini akan memengaruhi masa kerja dan persyaratan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru (mengacu pada PP No. 5 Tahun 2024), lulusan S1 golongan III/A yang berstatus sebagai PNS akan menerima gaji sesuai Masa Kerja Golongan (MKG). Pada tingkat awal akan menerima gaji sekitar Rp2.785.700, dan untuk CPNS akan menerima 80% gaji yaitu sekitar Rp2.228.560.

Untuk lulusan S2 golongan III/B akan menerima sekitar Rp2.903.600, dan untuk CPNS sekitar Rp2.322.880.

Dengan demikian, perbedaan utama antara CPNS S1 dan S2 terletak pada golongan pangkat awal (III/A vs. III/B), yang kemudian memengaruhi sedikit perbedaan pada gaji pokok dan potensi jalur karir.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan gaji aparatur sipil negara (ASN) belum dapat dipastikan naik pada tahun 2025, meskipun rencana kenaikan gaji PNS itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Qodari menjelaskan meskipun telah diatur dalam Perpres 79/2025, kenaikan gaji PNS itu tidak otomatis berlaku karena ada serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"Sampai saat ini, kebijakan kenaikan gaji belum dapat dipastikan. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres No. 79/2025 sebagai pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 30 Juni 2025. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP, tetapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya, cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain," kata M. Qodari dikutip dari Antara, Rabu (24/9/2025).

Qodari melanjutkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejauh yang dia ketahui, juga belum membahas rencana kenaikan gaji ASN itu dengan Kementerian Keuangan.

"Untuk teman-teman cek ulang, sebetulnya kenaikan gaji ASN itu baru tahun lalu, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024. Jadi, terakhir baru tahun lalu (ASN) naik gaji," ujar Qodari.

Dia juga berpendapat kenaikan gaji itu juga perlu menghitung kondisi keuangan negara jika kebijakan itu nantinya diberlakukan untuk 4,7 juta aparatur sipil negara. Anggaran yang dialokasikan untuk gaji ASN saat ini sekitar Rp178,2 triliun per tahun, tetapi angka itu belum termasuk tunjangan-tunjangan termasuk tunjangan hari raya (THR).

"Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya gak usah sebut moderat, (kenaikan) angka 8 persen aja lah, pokoknya seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal Rp14,24 triliun pada RKP. Nah ini dia. Jadi, intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik, atau yang bisa memenuhi kondisi, dan ya kebutuhan untuk kenaikan gaji ini," ujar M. Qodari.

Perpres No.79/2025, sebagaimana dikutip dari bagian lampiran, memuat rencana kenaikan gaji untuk ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara. Tidak hanya rencana naik gaji, pemerintah juga berencana meningkatkan sistem penilaian untuk ASN.

Terlepas dari rencana itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan di kantornya, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin, mengaku belum membahas rencana kenaikan gaji untuk ASN. "Sepertinya belum (dihitung, red.)," kata Purbaya.