Target KUR 2026 Bakal Ikuti Program Prioritas Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai sebagai program pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling masif dan efektif. Hal itu dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja penyaluran KUR pada 2025 yang dilakukan oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Di tengah evaluasi itu, target KUR juga akan disesuaikan dengan arah program prioritas nasional, proyeksi pertumbuhan usaha produktif, dan kapasitas fiskal. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Tahun 2026 Kredit Program Pemerintah (FGD Sekar) yang berlangsung pada 12-13 November 2025 di Yogyakarta.

Mengutip laman ekon.go.id, Jumat, (21/11/2025), bukan sekadar forum rutin, FGD Sekar tahun ini memiliki nilai yang berbeda, yakni mengevaluasi kinerja empat skema Kredit Program Pemerintah yang mendukung implementasi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merancang strategi akselerasi 2026 untuk mendukung swasembada pangan, revitalisasi industri padat karya dan program tiga juta rumah.

Dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 yang dilakukan oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, KUR membuktikan diri sebagai program pembiayaan UMKM paling masif dan efektif.

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR mencapai Rp 228,05 triliun kepada 3,87 juta debitur atau 80,17 persen dari target distribusi tahun ini.

Lebih dari sekadar angka pencairan, KUR menunjukkan kualitas eksekusi dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) hanya 2,28 persen, separuh dari rata-rata NPL kredit UMKM perbankan yang mencapai 4,55 persen. Penyaluran KUR untuk sektor produksi mencapai 60,7 persen dengan fokus pada pertanian (Rp 86,8 triliun) dan jasa (Rp 17,7 triliun).

Sedangkan untuk sektor non produksi (perdagangan) sebesar Rp 89,68 triliun. Proyeksi hingga akhir tahun KUR dapat disalurkan sebesar Rp 284,48 triliun (100% dari target 2025) kepada 5,01 juta debitur dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 20 juta orang.

Program KUR juga menunjukkan inklusivitas dengan skema khusus yang menjangkau segmen spesifik. KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) mencatatkan penyaluran sebesar Rp 64,53 miliar kepada 2.182 Pekerja Migran Indonesia dan peserta magang luar negeri.

Sementara itu, target debitur KUR baru berjalan optimal dengan capaian 2,34 juta debitur (70,6% dari target 2025) dan pemenuhan target debitur KUR graduasi mencapai 79,13% dari target 2025 atau sebanyak 1,17 juta debitur.

Selanjutnya, selain KUR terdapat tiga skema Kredit Program Pemerintah lainnya yakni Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Kredit Alsintan yang dirancang khusus untuk modernisasi alat dan mesin pertanian guna mendukung swasembada pangan, telah tersalurkan Rp 51,6 miliar.

Kemudian KIPK yang dimaksudkan untuk peremajaan mesin produksi dengan 15 penyalur siap melayani plafon Rp787 miliar untuk 375 debitur, dan KPP secara akumulasi dari sisi persediaan maupun permintaan berhasil menorehkan penyaluran Rp 387,1 miliar kepada 177 debitur.

Ketiga Kredit Program Pemerintah yang relatif baru ini sudah mampu menunjukkan perkembangan positif yang berpotensi untuk diakselerasi pada 2026.

"Arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto jelas yaitu Kredit Program 2026 harus lebih dari sekadar pencairan dana. Ini harus menjadi katalis transformasi ekonomi, dari usaha yang subsisten ke produktif, dari pertanian tradisional ke modern, dari industri padat karya ke value added industry, dan dari backlog perumahan ke kepemilikan hunian layak,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (21/11/2025).

Secara garis besar, blueprint Kredit Program 2026 adalah dari Program Pemerintah ke Gerakan Nasional.

Target KUR 2026 akan disesuaikan dengan arah program prioritas nasional, proyeksi pertumbuhan usaha produktif, dan kapasitas fiskal. Target tersebut tercermin pada penetapan target porsi penyaluran di sektor produksi dan peningkatan porsi debitur KUR baru serta debitur KUR graduasi. Selanjutnya, untuk KUR PMI dioptimalkan penyalurannya pada calon PMI guna mengurangi beban biaya penempatan pahlawan devisa Indonesia.

Untuk ketiga program baru (Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP), target 2026 akan diakselerasi dengan mempertimbangkan learning curve tahun pertama. Beberapa langkah akselerasi yang disiapkan yakni:

(i) Finalisasi bottleneck teknis (pengembangan fitur SIKP dan SOP penyaluran) di Q4 2025 untuk percepatan penyaluran pada kuartal pertama 2026;

(ii) Pemetaan dan Sosialisasi Terstruktur melalui pengunggahan basis data debitur potensial (by name, by address, by location) oleh Pemda maupun K/L terkait; dan

(iii) Integrasi dengan Program Strategis seperti Kredit Alsintan dengan Food Estate dan hilirisasi pertanian, KIPK dengan roadmap industrialisasi, serta KPP dengan masterplan perumahan nasional.

"Kredit Program bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu Indonesia yang mandiri pangan, industrial yang tangguh, dan rakyat yang sejahtera dengan rumah layak. Evaluasi di FGD SEKAR memberi kepercayaan diri pada Pemerintah bahwa dengan perbaikan sistematis dan komitmen bersama, target-target besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bukan hanya ambisius, tapi achievable,” kata Deputi Ferry.

Pemerintahan Presiden Prabowo sangat serius dalam memastikan setiap rupiah subsidi bunga/subsidi margin benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan memberikan dampak maksimal.

Kredit Program bukan sekadar angka pencairan, tapi tentang berapa banyak usaha yang tumbuh, berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, dan berapa banyak keluarga Indonesia yang kehidupannya membaik.

"Keberhasilan Kredit Program Pemerintah ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Dengan sinergi yang semakin solid dan komitmen bersama, Pemerintah yakin Kredit Program akan terus menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat Indonesia," kata dia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi DIY, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian UMKM, Perwakilan Kementerian P2MI, Perwakilan Kementerian Pertanian, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Direksi Penyalur Kredit Program, dan Direksi Penjamin/Asuransi Kredit Program