Sempat Disandera, Wajib Pajak Ini Akhirnya Lunasi Utang Pajak Lebih dari Rp 25 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I membebaskan Penanggung Pajak berinisial SHB setelah yang bersangkutan melunasi seluruh utang pajak senilai Rp25.461.551.451 serta biaya penagihan Rp7.588.000 pada Kamis (15/1).

Pelunasan tersebut membuat SHB resmi dilepaskan dari tindakan penyanderaan (gijzeling). Pembebasan dilakukan karena penanggung pajak telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023, yang mengatur bahwa penyanderaan dapat dihentikan apabila seluruh utang pajak dan biaya penagihan dibayar lunas.

Sebelumnya, tindakan penyanderaan terhadap SHB dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Dua Semarang, dengan dukungan penuh Bareskrim Polri. Langkah tersebut mengacu pada Perjanjian Kerja Sama DJP–Polri Nomor PKS/7/III/2021 dan PRJ-04/PJ/2021 tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan.

Penyanderaan merupakan upaya hukum berupa pengekangan sementara kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di lokasi tertentu. Tindakan ini hanya dapat diterapkan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100 juta dan dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Dalam kasus SHB, yang bersangkutan sempat dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang selama masa penyanderaan berlangsung. Direktorat Jenderal Pajak memastikan, meski berada dalam status penyanderaan, hak-hak dasar penanggung pajak tetap terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh menegaskan bahwa seluruh proses penyanderaan hingga pelepasan telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan regulasi.

“Penyanderaan kami lakukan sebagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yakni UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Seluruh proses telah dilakukan sesuai aturan dan prosedur,” ujar Nurbaeti dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Menurut Nurbaeti, pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu merupakan bentuk kontribusi nyata wajib pajak terhadap penerimaan negara.

Nurbaeti juga menekankan bahwa penegakan hukum perpajakan bukanlah langkah utama, melainkan opsi terakhir apabila pendekatan persuasif dan pelayanan tidak membuahkan hasil.

“Kami selalu mengedepankan pelayanan dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga langkah law enforcement merupakan upaya terakhir,” lanjutnya.

Di sisi lain, tindakan penyanderaan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi wajib pajak lainnya, sekaligus memberikan efek jera.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh dan memberikan efek jera, bahwa penegakan hukum perpajakan tidak memandang siapa pun dan dapat diterapkan kepada siapa saja yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan,” pungkas Nurbaeti.