Top 3: Alasan Produksi Nikel Dipangkas jadi 260 Juta Ton pada 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk memangkas produksi nikel nasional pada 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, penyesuaian produksi dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas smelter yang beroperasi di dalam negeri.

“Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Menurut Tri, langkah pemangkasan produksi ini diyakini dapat mendorong kenaikan harga nikel di pasar global. Saat ini, harga nikel tercatat telah berada di atas USD 17 ribu per dry metric ton (dmt), meningkat dibandingkan rata-rata harga sepanjang 2025 yang berada di kisaran USD 14 ribu per dmt.

Selain membahas produksi nasional, Tri juga mengungkapkan perkembangan RKAB 2026 milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Ia menyebutkan persetujuan RKAB Vale dijadwalkan terbit pada Rabu malam.

“Ini sudah mau, sebentar lagi. Malam ini Insya Allah dapat persetujuan,” ucap Tri.

Artikel Produksi Nikel Dipangkas Jadi 260 Juta Ton pada 2026, Ini Alasan ESDM menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com. yang dirangkum pada Jumat, (16/1/2026):

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk memangkas produksi nikel nasional pada 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, penyesuaian produksi dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas smelter yang beroperasi di dalam negeri.

“Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Menurut Tri, langkah pemangkasan produksi ini diyakini dapat mendorong kenaikan harga nikel di pasar global. Saat ini, harga nikel tercatat telah berada di atas USD 17 ribu per dry metric ton (dmt), meningkat dibandingkan rata-rata harga sepanjang 2025 yang berada di kisaran USD 14 ribu per dmt.

Selain membahas produksi nasional, Tri juga mengungkapkan perkembangan RKAB 2026 milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Ia menyebutkan persetujuan RKAB Vale dijadwalkan terbit pada Rabu malam.

“Ini sudah mau, sebentar lagi. Malam ini Insya Allah dapat persetujuan,” ucap Tri.

Berita selengkapnya baca di sini

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tak akan menaruh tambahan modal ke PT Timah Tbk atau TINS. Lantaran, perusahaan dan induk holdingnya dinilai masih mampu menanganinya.

Managing Director Business 3 Danantara, Febriany Eddy menuturkan alasan Holding Operasional Danantara tidak memberikan injeksi modal ke TINS. Danantara akan menjadi opsi terakhir untuk pemenuhan kebutuhan modal TINS.

"Kalau tadi ditanya apakah kalau Danantara langsung (berikan modal) saat ini belum, karena kemungkinan dia masih sanggup sendiri dan juga sanggup di Holdingnya. Jadi kita itu adalah last resort-lah," ucap Febriany dalam Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, dikutip Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan, TINS merupakan anggota Holding BUMN Industri Pertambangan di bawah PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Injeksi modal bisa jadi lebih dahulu dilakukan pada tahap induk holding tadi.

"Sebenarnya begini, capital injection itu tidak harus dari Danantara langsung ya. Kalau perusahaan itu sendiri mampu, ya silakan. Kalau tidak, kan dia masih ada holdingnya. Nah, holding-nya, kemudian tentunya kita," tuturnya.

Berita selengkapnya baca di sini

Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M. Kholid Syeirazi menilai akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia diperkirakan menghadapi ujian berat pada awal 2026 menyusul adanya wacana untuk tidak melanjutkan sejumlah insentif fiskal yang selama ini menopang pertumbuhan pasar EV.

“Hal tersebut berisiko menekan penjualan kendaraan listrik ditingkat ritel. Menurutnya, beberapa stimulus utama resmi berakhir tahun ini, mulai dari pembebasan bea masuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) impor utuh (completely built up/CBU) hingga skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%,” kata Kholid, dikutip Kamis (15/1/2026).

Kholid menyatakan, melemahnya minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dapat berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Berita selengkapnya baca di sini