Krisis Properti dan Kelebihan Kapasitas China Bisa Hantam Asia Tenggara di 2026

Liputan6.com, Jakarta - Biro Statistik Nasional Tiongkok (NBS) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu tumbuh sebesar 5% dari tahun ke tahun (y-o-y) dan melampaui angka USD 25 triliun. Skala besar ini menjadikan Beijing sebagai jangkar ekonomi yang tak terbantahkan untuk seluruh dunia, dan terutama bagi Asia Selatan dan Tenggara.

"Memang, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama ASEAN sejak 2009, kesehatan ekonomi China secara langsung memengaruhi arah pertumbuhan regional, aliran investasi, dan stabilitas mata uang," kata Elev8 Analyst, Kar Yong Ang, dikutip Rabu (11/3/2026).

Bagi ASEAN-5 yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand, ekonomi China lebih dari sekedar pasar eksternal, meainkan penentu fundamental stabilitas domestik. Pada tahun 2025, perdagangan bilateral Cina-ASEAN melampaui angka $1 triliun, ditandai dengan surplus rekor untuk Beijing.

Volume perdagangan individu menggarisbawahi saling ketergantungan ini:

• • Vietnam: USD 296 miliar
• • Malaysia: USD 192 miliar
• • Indonesia: USD 168 miliar
• • Thailand: USD 153 miliar
• • Filipina: USD 72 miliar

China tetap menjadi mitra dagang utama untuk masing-masing negara ini, biasanya menyumbang 15–25% dari ekspor mereka dan 20–35% dari impor mereka. Meskipun hubungan ini asimetris, itu tetap menguntungkan kedua belah pihak dalam setiap kasus.

Asia Tenggara mengekspor bahan baku dan barang setengah jadi ke China—nikel dan minyak sawit Indonesia, komponen elektronik Malaysia, produk pertanian Thailand, pakaian Vietnam, dan sumber daya Filipina, sambil mengimpor mesin berteknologi tinggi, elektronik, baja, dan barang konsumen.

Namun, ketergantungan timbal balik ini kini dihadapkan pada ujian besar, seiring dengan munculnya hambatan signifikan terhadap pertumbuhan China untuk tahun 2026. Sementara pertumbuhan PDB Asia melampaui kinerja pada tahun 2025 karena lonjakan investasi yang dipimpin oleh teknologi, momentum melambat seiring permintaan eksternal mendingin. Pada tahun 2026, pertumbuhan PDB untuk Asia (tidak termasuk China) diperkirakan meredup menjadi 3,4%.

"Dua risiko utama mendominasi prospek 2026 yaitu krisis properti dan kelebihan kapasitas China yang berkelanjutan serta hubungan perdagangan AS-China yang tidak stabil," tutur dia.

Sektor properti China, yang pernah menjadi pilar pertumbuhan, saat ini menjadi penghambat yang signifikan. Setelah stabilisasi singkat, koreksi harga menjadi lebih curam pada pertengahan 2025.

Persediaan yang tinggi dan kekhawatiran gagal bayar yang muncul kembali, terutama dengan pengembang seperti Vanke yang mencari perpanjangan obligasi, telah menghancurkan kepercayaan konsumen, yang diterjemahkan ke dalam permintaan agregat yang lebih lemah dan berpotensi permintaan yang lebih lemah untuk barang impor, termasuk yang dari negara-negara ASEAN.

Selain itu, kelebihan kapasitas industri Cina terus merugikan sektor manufaktur dan belanja modal Asia Tenggara. Menurut ING, kelebihan kapasitas Cina membebani manufaktur regional. Misalnya, di Indonesia, PHK industri dan ritel mencapai 42.000 di akhir 2025, peningkatan 32% dari tahun ke tahun yang kemungkinan terkait dengan tekanan kompetitif dari Cina.

Demikian pula, harga mobil Thailand dan harga ponsel pintar Vietnam jatuh di bawah tekanan deflasi dari ekspor murah Tiongkok. Investasi non-teknologi tetap lesu di seluruh wilayah karena pertumbuhan volume perdagangan global diproyeksikan melambat tajam dari 2,4% pada tahun 2025 menjadi hanya 0,5% pada tahun 2026.

Gencatan senjata satu tahun antara AS dan China mengurangi tarif efektif terhadap Cina (masih sekitar 47% dibandingkan dengan tingkat pra-2025 dari ~21%) dan menghentikan beberapa pengendalian ekspor.

Namun, kesepakatan itu tetap genting. Kerusakan apapun dapat memicu hambatan non-tarif baru, terutama yang berkaitan dengan tanah jarang (di mana Cina mendominasi pemrosesan). Sektor semikonduktor, otomotif, dan elektronik Asia Tenggara—yang bergantung pada komponen perantara China—akan menghadapi kekurangan dan lonjakan biaya.

Menariknya, kesenjangan tarif antara China dan ASEAN semakin menyempit. Sementara banyak negara ASEAN mengamankan kesepakatan perdagangan mereka sendiri dengan AS, tarif mereka sebagian besar tetap tidak berubah dibandingkan dengan pengurangan negosiasi Cina, berpotensi mengurangi insentif bagi perusahaan untuk mengalihkan perdagangan melalui negara ketiga seperti Vietnam atau Malaysia.

Dampak perlambatan China sudah terlihat di awal 2026. Sementara pembiayaan agregat Cina melampaui ekspektasi pada bulan Januari, pertumbuhan pinjaman baru tidak sesuai dengan konsensus, mencerminkan permintaan yang lemah.

Pasar properti China, yang pernah menyumbang ~25% dari PDB, melihat harga sekunder turun lebih dari 20% dari puncaknya pada Oktober 2025. Penjualan ritel hanya tumbuh 3.7% untuk tahun itu, sedangkan output industri melampaui konsumsi.

Target pertumbuhan 2026 Beijing kemungkinan ~4.5-5% (turun dari 5% pada tahun 2025) tetapi para analis memperkirakan sekitar 4.5–4.6%. Rendahnya kepercayaan konsumen, tingginya rasio tabungan, dan dorongan deflasi akibat kelebihan kapasitas produksi akan menghambat pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara.

Khususnya, kawasan Asia perlu mengantisipasi turunnya kebutuhan komoditas (terutama bagi Indonesia serta Malaysia), lesunya arus modal keluar (FDI) dari Tiongkok, hingga semakin ketatnya perang harga produk manufaktur asal negara tersebut.

Bahkan, jika permintaan eksternal semakin melemah, kelebihan kapasitas Cina dapat memperburuk tekanan deflasi di seluruh wilayah, mendorong suku bunga kebijakan riil lebih tinggi dan mempersulit pelonggaran moneter.

Mata uang seperti rupiah Indonesia dan peso Filipina—yang sudah rentan secara struktural—akan menghadapi tekanan depresiasi di tengah perbedaan suku bunga yang semakin sempit. Pentingnya China bagi perekonomian Asia Tenggara pada tahun 2026 tidak dapat dipungkiri. Hubungan ekonomi ini sudah terlalu erat terjalin untuk dicabut begitu saja. Hubungan ini menghasilkan sumber utama investasi langsung (FDI), transfer teknologi, dan akses pasar—tetapi juga menjadikan kawasan tersebut rentan terhadap masalah properti Beijing, kelebihan kapasitas, dan ketegangan geopolitik.

Jika China berhasil menstabilkan pasar propertinya dan merangsang konsumsi domestik, kawasan ini akan diuntungkan dari kebangkitan permintaan dan dinamika perdagangan yang stabil. Sebaliknya, penurunan yang lebih dalam akan menyebabkan kehancuran kekayaan rumah tangga di China dan pesimisme yang mendalam di seluruh ASEAN. 

Pada tahun 2026, para pembuat kebijakan di Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok, dan Hanoi harus berjalan di garis tipis: memanfaatkan modal dan rantai pasokan Tiongkok sambil mengurangi risiko penurunan dari naga yang melambat. Ketahanan wilayah ini ditentukan oleh kemampuannya memutar ketergantungan bersama menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil serta berkesinambungan.