Industri Rokok Khawatir Batas Tar dan Nikotin Tekan Serapan Tembakau Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menilai rencana penerapan batas maksimal kandungan tar dan nikotin yang tengah dibahas pemerintah berpotensi memberikan tekanan besar terhadap industri hasil tembakau (IHT), khususnya sektor kretek.

Dia menuturkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari sejumlah rancangan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Henry mengatakan, industri kretek saat ini mendominasi pasar rokok nasional sekaligus menjadi penyerap utama tembakau lokal dari petani dalam negeri yang memiliki karakteristik kadar nikotin relatif tinggi.

"Kalau batas maksimal tar dan nikotin diberlakukan seperti yang diuji publikkan, industri ini bisa mengalami musibah. Industri kretek yang menguasai sekitar 97 persen pasar menggunakan tembakau lokal dari petani dalam negeri yang karakteristik nikotinnya tinggi serta bahan baku cengkeh yang juga menyebabkan kandungan tar cukup tinggi.” ujar Henry dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2026).

Ia menilai, apabila kebijakan tersebut diterapkan dengan ambang batas yang sangat rendah, industri kretek berpotensi mengalami kontraksi signifikan karena karakteristik bahan baku yang digunakan tidak mudah disesuaikan dengan standar tersebut.

"Kalau aturan itu diberlakukan, industri ini bisa mengalami kontraksi yang sangat luar biasa. Bahkan kami khawatir ini bisa menjadi semacam genosida industri. Karena itu kami berharap pemerintah mau mendengarkan masukan hari ini dan membatalkan rancangan aturan turunan PP 28 tahun 2024, termasuk soal kandungan tar dan nikotin, kemasan seragam, serta larangan bahan tambahan.” katanya.

Selain itu, Henry juga menyoroti upaya penindakan rokok ilegal yang sudah cukup masif dilakukan aparat penegak hukum di lapangan. Namun, ia menilai penindakan terhadap produksi rokok ilegal di sisi industri masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, ia juga menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menambah tier baru dalam struktur cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM). Menurutnya, industri masih menunggu hasil kajian mendalam dari pemerintah terkait dampak kebijakan tersebut.

Henry berharap pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat melakukan kajian komprehensif sebelum menerapkan kebijakan baru agar keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan industri dan para pelaku usaha.

Sebelumnya, wacana menambah layer tarif Golongan III Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Di tengah gencarnya pemberantasan rokok ilegal, kebijakan ini dinilai memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dan efektivitas efek jera terhadap pelanggaran.

Ahli Hukum Ekonomi Ali Rido, menilai pendekatan fiskal tidak dapat menggantikan fungsi penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

“Secara prinsip, tidak tepat jika kebijakan fiskal dijadikan substitusi penegakan hukum. Kebijakan fiskal (tarif cukai) seharusnya mengatur aktivitas ekonomi yang legal, bukan menjadi instrumen untuk menyelesaikan pelanggaran hukum pidana atau administrasi,” katanya, Selasa (10/4/2026).

Ia juga mengingatkan potensi pelemahan efek jera apabila pelanggaran hukum dipersepsikan dapat diselesaikan melalui kebijakan tarif.

“Hal tersebut tentu berpotensi bertentangan karena pemberantasan rokok ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum. Apabila pelanggaran hukum kemudian ‘diakomodasi’ melalui kebijakan tarif cukai, tanpa pemisahan yang tegas antara pertanggungjawaban atas pelanggaran sebelumnya, maka kebijakan tersebut dapat dipersepsikan sebagai pelemahan deterrent effect dan inkonsisten dengan semangat penegakan hukum,” tegas Ali.

Hal senada juga diungkapkan Ekonom Mukhaer Pakkana. Menurut dia, langkah utama untuk menekan peredaran rokok ilegal seharusnya berfokus pada penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

“Ihwal pokok yang harus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, transparansi dalam menindak industri rokok ilegal. Jadi, bukan malah menambahkan layer baru untuk melegalkan yang ilegal,” ujarnya.

Mukhaer juga mengingatkan bahwa dalam kerangka empat pilar kebijakan CHT, pengendalian konsumsi harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat terhadap peredaran rokok ilegal.

“Upaya pengendalian konsumsi harus menjadi prioritas utama, dengan diimbangi pengawasan dan penegakan rokok ilegal yang kuat untuk menutup celah pilihan rokok murah (rokok ilegal harganya cenderung murah), kondisi ini juga akan menutup kebocoran penerimaan negara dari maraknya rokok ilegal yang tidak terkontrol,” pungkasnya.