Manfaatkan Lokapasar Mitra Resmi LKPP, OJK Percepat Pengadaan Digital

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat digitalisasi pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan lokapasar mitra resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI). Melalui mekanisme ini, pengadaan kebutuhan barang dan jasa OJK dapat dilakukan secara digital dengan nilai belanja maksimal hingga Rp100 juta per transaksi.

Pemanfaatan platform B2B e-commerce mitra lokapasar LKPP RI ini menjadi langkah strategis OJK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Kerja sama antara OJK dengan Mbizmarket sebagai lokapasar mitra resmi LKPP diresmikan dalam acara Penandatanganan dan Peresmian Kerja Sama Pemanfaatan Mbizmarket untuk Pengadaan Digital Barang/Jasa Kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada Kamis, 5 Maret 2026 di Ruang Rapat 1 Departemen Logistik, Gedung Wisma Mulia 2, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Melalui kerja sama ini, OJK mengalihkan proses pengadaan barang dan jasa ke dalam ekosistem digital lokapasar. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi, memberikan akses yang lebih luas bagi penyedia termasuk UMKM, serta memastikan setiap transaksi tercatat secara elektronik dan dapat diaudit secara real-time. Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendorong pemanfaatan Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam pengadaan publik sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.

“Digitalisasi melalui Lokapasar Mitra Resmi LKPP bukan sekadar memindahkan transaksi ke ranah daring, melainkan langkah strategis untuk menyederhanakan birokrasi pengadaan di OJK agar lebih lincah, cepat, dan transparan. Implementasi ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap modernisasi pengadaan barang dan jasa," ungkap Kepala Departemen Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hikmah Rinaldi, Selasa (10/3/2026).

"Melalui pemanfaatan teknologi, kami dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan harga pasar yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas. Sistem ini juga memastikan setiap Rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif sekaligus meningkatkan kinerja operasional OJK dalam melayani sektor jasa keuangan," lanjut dia.