Tambang Ilegal Diduga Penyebab Bencana Sumatera, Ini Kata Bahlil

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara mengenai dugaan tambang ilegal jadi pemicu banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara. Kegiatan tambang, diakuinya sering jadi faktor bencana jika tidak dikelola secara baik.

Bahlil mengaku masih akan mengecek dugaan aktivitas tambang ilegal jadi pemicu bencana banjir bandang di Aceh dan Sumut. "Nanti kita cek, nanti kita cek ya," kata Bahlil, di DPP Golkar, Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Dia memaparkan pengalamannya dahulu ketika menjadi pengusaha tambang, tak lain kegiatannya adalah menebang pepohonan. Alhasil, serapan air yang berkurang berdampak buruk pada lingkungan hingga menjadi bencana banjir dan longsor.

"Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi. Ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik, maka dampaknya kepada lingkungan dan sosial. Hari ini yang terjadi, tanah longsor, karena pengundulan hutan, banjir, juga mengalami hal yang sama," kata Bahlil dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari.

Saat Bahlil menjabat Menteri ESDM, dia bersikukuh untuk menata kelola tambang agar tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya, mewajibkan perusahaan tambang menjaminkan biaya reklamasi pasca tambang sejak awal.

"Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di Migas. Amdal-nya menjadi satu hal yang sangat penting sekali," ujarnya.

Terpisah, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan dugaan pertambangan ilegal jadi penyebab banjir masih ditelusuri Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurutnya, Satgas sudah turun ke lapangan untuk menilik aktivitas tambang ilegal.

"Kan yang terkait dengan ilegal itu kan ada Satgas PKH. Satgas PKH kan sudah turun ke lapangan dan itu melakukan pemetaan di lapangan. Jadi juga ada kewajiban-kewajiban perusahaan," ucap dia.

"Ini untuk kewajiban perusahaan itu, kalau yang bersangkutan tidak memiliki perizinan, ya berarti ini kegiatan yang dilakukan adalah ilegal, itu ada denda yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan," sambung Yuliot.

Sebelumnya, Bencana melanda sebagian besar wilayah Sumatera Barat sejak 22 November 2025, mulai dari banjir bandang hingga longsor. Bencana ini tidak hanya merendam ribuan rumah, merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Data dari Basarnas hingga Jumat 29 November 2025, sebanyak 22 orang dinyatakan meninggal dunia dan 12 orang lainnya masih dalam pencarian dalam bencana ini.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menyoroti bencana kali ini merupakan akumulasi krisis ekologis selama dua dekade terakhir. Walhi Sumbar menilai rangkaian peristiwa ini bukan sekadar bencana alam atau dampak ekstremnya curah hujan. Ini adalah bencana ekologis.

“Cuaca ekstrem hanya pemicu. Yang membuat bencana sebesar ini terjadi adalah akumulasi kerusakan ekologis bertahun-tahun,” ujar Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Walhi Sumbar Tommy Adam, Jumat (28/11/2025).

Tommy menyampaikan bencana yang kini melanda banyak wilayah Sumbar adalah konsekuensi dari ketidakadilan ruang dan lemahnya tata kelola lingkungan oleh pemerintah daerah.

Degradasi hutan, lanjutnya, rusaknya daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, pertambangan ilegal, hingga pembangunan yang mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi faktor yang saling bertaut. “Seluruh kajian risiko bencana sebenarnya sudah ada, begitu juga aturan tata ruang. Tapi pemerintah daerah tidak pernah sungguh-sungguh mengimplementasikannya,” kata Tommy.

Menurutnya, ketidakseriusan itu tampak dari bencana ekologis yang berulang melanda wilayah yang sama dari tahun ke tahun. Fenomena gelondongan kayu yang hanyut terbawa arus sungai pada hari kejadian menjadi bukti nyata rusaknya kawasan hulu. “Itu bukan fenomena alam. Itu tanda kuat bahwa aktivitas penebangan di hulu DAS masih berlangsung,” ujarnya.