Kadin Blak-blakan Banyak Kredit Macet UMKM, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat masih banyak kredit macet di UMKM. Salah satu dugaannya muncul imbas tidak seimbangnya permintaan dan pasokan (supply and demand).

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kasin Indonesia, Aviliani menerangkan, ada kondisi tersembunyi dari UMKM yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dia mengaku cukup miris melihat kondisi UMKM nasional.

"Pelaku ekonomi yang kita lupakan adalah UMKM. Selalu dikatakan tulang punggung, tetapi kalau kita melihat kondisi UMKM kita sangat memilukan sebenarnya," ungkap Aviliani dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dia melihat masalah dalam KUR yang dinilai belum seimbang. Alhasil, masih banyak ditemukan kredit macet yang diakses oleh UMKM Tanah Air.

"Kenapa? Memang dari sisi supply side ada KUR. Kur itu gede-gedean. Tapi dia nggak punya demand. Makanya kredit macetnya naik kalau kita lihat," ucap dia.

Aviliani lantas menyusun strategi agar Kadin Indonesia bisa berperan dalam meningkatkan kemampuan UMKM nasional. Misalnya melalui skema closed loop atau menyertakan UMKM dalam rantai pasok pengusaha swasta besar.

"Jadi menggandeng UKM menjadi bagian supply chain. Sehingga mereka itu bisa naik kelas, pendapatan mereka juga naik," tuturnya.

Aviliani juga mencatat, sebagian UMKM belum bisa berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasannya, UMKM masih menjalankan usahanya untuk sekadar bertahan hidup.

"Mereka itu menjadi UKM hanya untuk berkahan hidup, tapi tidak bisa naik kelas. Nah disini adalah peran Kadim bagaimana bisa menjadi bagian dari supply chain," katanya.

Ada dua sektor yang dibidik. Pertama, sektor pangan, mengingat perhatian pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan. Kedua, sektor manufaktur yang dipandang perlu penguatan lanjutan.

"Kita akan mulai coba dengan pangan. Karena pangan ini yang paling mudah dimana pemerintah ingin kemandirian pangan. Jadi paling mudah nanti dengan petani, peternak yang sekarang juga ingin dikembangkan oleh pemerintah," sambung Aviliani.

Sebelumnya, Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menegaskan ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi.

"Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun," ujar Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, melansir Antara, Selasa (13/1/2026).

Ia menyampaikan pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.

"Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21 persen, namun diiringi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini NTP tercatat 125 persen," ucap Airlangga.

"Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp 335 triliun," sambung dia.

Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.