Kadin Khawatir Ekonomi Daerah Terganggu Dampak Pemotongan TKD

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia khawatir pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengganggu ekonomi daerah. Pasalnya, tak semua daerah mandiri secara ekonomi.

Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani. Dia menilai ekonomi daerah jarang disentuh secara mendalam.

"Kita sampaikan mana daerah yang pertumbuhan justru bagus, dan adanya transfer daerah yang dikurangi itu perlu diperhatikan lagi, karena dengan transfer daerah yang dikurangi, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah," kata Aviliani di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dia meminta pemerintah mengevaluasi pemangkasan dana TKD itu ke sejumlah pemerintah daerah. Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memangkas TKD ke beberapa wilayah RI.

"Jadi itu juga sebuah yang masukkan kita, supaya ke depan itu ada evaluasi terhadap pengurangan transfer daerah yang harus dikembalikan," ucapnya.

"Kalaupun ada dana dari pemerintah pusat, itu juga harus melibatkan daerah, supaya daerah itu merasakan bahwa walaupun dapat (dari) pemerintah pusat, mereka juga bisa dilibatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah pusat melakukan pemotongan transfer ke daerah adalah adanya indikasi penyalahgunaan dana.

"Kenapa dipotong? alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya,” kata Menkeu Purbaya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Ia menyebut masih banyak kasus di mana anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah.“Artinya, nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” ujarnya.

Pemotongan TKD terebut menegaskan kekhawatiran pemerintah pusat terhadap efektivitas belanja daerah. Anggaran besar yang disalurkan ternyata tidak sepenuhnya memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Dengan latar belakang itu, pemerintah memutuskan untuk memperketat mekanisme transfer sekaligus meningkatkan kontrol terhadap penggunaan anggaran di daerah.

“Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan,” jelasnya.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa meski dana transfer turun hingga Rp 200 triliun, secara keseluruhan alokasi untuk program daerah justru meningkat dari Rp 900 triliun menjadi Rp. 1.300 triliun. Menurutnya, langkah ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan mengalihkan dana agar lebih efektif.

“Jadi, kan di transfernya kan turun Rp 200 triliun ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp 900 triliun ke Rp 1.300 triliun. Tambah lebih banyak,” ujarnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus memperbaiki cara menyerap dan mengelola anggaran. Ia mengingatkan agar daerah tidak sekadar menjalankan program tanpa pengawasan yang ketat.