Tantangan Berat Transisi Energi: Pasokan Biomassa Masih Terkendala Logistik dan Harga

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai implementasi program pemanfaatan biomassa dalam pembangkit listrik ramah lingkungan, khususnya melalui skema co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), belum berjalan optimal dan belum merata secara nasional. Hal tersebut terungkap dalam pemaparan hasil Rapid Assessment bertajuk Pengawasan Program Pemanfaatan Biomassa dalam Implementasi Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan.

Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih menegaskan, sektor ketenagalistrikan saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seiring meningkatnya ketergantungan aktivitas harian terhadap energi listrik.

Mulai dari rumah tangga, industri, hingga transportasi, listrik kini tidak lagi dipandang sebagai barang pelengkap, melainkan kebutuhan pokok. Karena itu, negara memiliki kewajiban memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan, terjangkau, dan tidak merusak lingkungan.

Najih menyebut, isu energi kini telah bergeser dari persoalan teknis menjadi isu strategis nasional. Bahkan, ketenagalistrikan masuk dalam Program Prioritas Presiden atau Astacita, khususnya terkait ketahanan nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk biomassa, menjadi bagian penting dari strategi transisi energi Indonesia menuju target net zero emission pada 2060, sebagaimana komitmen global dalam Protokol Kyoto dan Paris Agreement.

Namun, Ombudsman menemukan bahwa realisasi pemanfaatan biomassa masih berada di bawah target nasional dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Sejumlah persoalan mendasar dinilai berpotensi menghambat efektivitas program, bahkan membuka celah maladministrasi apabila tidak dikelola secara serius dan terkoordinasi.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjelaskan, sektor energi masih menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia akibat dominasi pembangkit berbasis bahan bakar fosil.

Data kualitas udara nasional periode 2018–2022 menunjukkan konsentrasi PM2.5 masih berada di atas ambang batas aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terutama di kawasan perkotaan.

Dalam kajian Ombudsman, pemanfaatan biomassa menghadapi sejumlah tantangan utama, mulai dari keterbatasan pasokan bahan baku yang bersifat musiman dan tidak berkelanjutan, kualitas biomassa yang belum seragam, hingga tingginya biaya logistik dan retrofit teknologi PLTU. Selain itu, belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lemahnya skema insentif turut memengaruhi capaian program.

“Secara prinsip, program biomassa sudah mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi ramah lingkungan. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal,” ujar Heri.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Purwanto, menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan ganda di sektor energi, yakni tantangan kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi kuantitatif, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, yakni sekitar 1.400 kWh per kapita.

Sementara dari sisi kualitatif, ketergantungan terhadap PLTU batubara masih sangat tinggi. Dari total kapasitas pembangkit nasional sekitar 103 gigawatt, sekitar 67 persen masih berasal dari PLTU batubara. Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya emisi karbon dan risiko lingkungan, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Program co-firing biomassa menjadi salah satu upaya menekan emisi sekaligus mengurangi konsumsi batubara, meskipun porsinya saat ini masih sekitar 5 persen,” jelas Sugeng.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Lana Saria, menyampaikan, pemerintah telah menyusun roadmap co-firing PLTU-PLN periode 2021–2030 sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2023.

Namun, pengembangan biomassa membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagai penyedia bahan baku.

Menurut Lana, tingginya permintaan ekspor biomassa membuat harga domestik kurang kompetitif. Selain itu, industri biomassa nasional masih berada pada fase pertumbuhan, sehingga penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) biomassa dinilai belum mendesak dan perlu kajian mendalam agar tidak menghambat investasi.

Sementara itu, PT PLN (Persero) menyatakan realisasi pemanfaatan biomassa menunjukkan tren peningkatan. Pada 2023, pemanfaatan biomassa mencapai sekitar 1 juta ton, meningkat menjadi 1,6 juta ton pada 2024, dan sekitar 2,2 juta ton pada 2025.

PLN juga tengah membangun ekosistem biomassa jangka panjang melalui pengembangan hutan tanaman energi untuk menjamin pasokan berkelanjutan tanpa menimbulkan deforestasi.