Penurunan Upah Riil Jepang Ujian Awal PM Sanae Takaichi, Abenomics Terancam Gagal

Liputan6.com, Jakarta - Baru beberapa minggu menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi sudah dihadapkan pada ujian berat berupa penurunan upah riil dan tekanan inflasi yang tinggi. Data Kementerian Ketenagakerjaan Jepang mencatat bahwa upah riil turun sembilan bulan berturut-turut hingga September 2025, menandai pelemahan daya beli yang terus membayangi ekonomi Jepang.

Dikutip dari CNBC, Senin (10/11/2025), meski upah nominal meningkat 1,9 persen secara tahunan, inflasi yang mencapai 2,9 persen pada September justru membuat pendapatan riil masyarakat menurun sebesar 1,4 persen. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi kalangan pekerja dan pensiunan yang hidup dengan penghasilan tetap.

Takaichi berjanji menghidupkan kembali kebijakan ekonomi “Abenomics” yang dipelopori oleh mendiang Shinzo Abe, dengan tiga pilar utama: kebijakan moneter longgar, stimulus fiskal agresif, dan reformasi struktural. Namun inflasi tinggi dan stagnasi upah kini membuat strategi tersebut goyah.

Untuk menahan tekanan biaya hidup, Takaichi tengah menyiapkan paket stimulus senilai 13,9 triliun yen (USD 92,2 miliar) yang mencakup subsidi listrik dan gas, serta bantuan bagi usaha kecil-menengah agar mampu menaikkan gaji. Namun, sejumlah ekonom memperingatkan langkah populis semacam ini bisa menjadi bumerang karena berpotensi memperburuk inflasi yang sudah tinggi.

“survei opini menunjukkan inflasi menjadi perhatian utama pemilih Jepang. Jika Takaichi merespons dengan langkah-langkah populis seperti subsidi energi atau bantuan tunai, hal itu hanya akan memperparah tekanan inflasi tersebut,” ujar Kepala Divisi Asia Pasifik Capital Economics Marcel Thieliant.

Kekhawatiran lain datang dari sisi fiskal. Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF), rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai hampir 250 persen pada 2023, salah satu yang tertinggi di dunia. Justin Feng, Ekonom Asia di HSBC, memperingatkan bahwa stimulus besar yang didanai utang baru dapat melemahkan kredibilitas fiskal Jepang.

“Jika inflasi di Jepang belum turun di bawah 2 persen dalam enam hingga sembilan bulan ke depan, popularitas kabinet ini akan merosot karena rakyat Jepang menempatkan inflasi sebagai kekhawatiran nomor satu, nomor dua, nomor tiga adalah inflasi,” ujar Jesper Koll, Direktur Ahli, Monex Group.

Inflasi yang tinggi dapat memaksa Takaichi untuk melemahkan pendiriannya mengenai kebijakan moneter ekspansif, yang lebih memilih mempertahankan suku bunga rendah, karena hal ini dapat melemahkan yen dan meningkatkan biaya barang impor.

“Data upah riil terbaru mencerminkan tekanan inflasi Jepang yang terus-menerus. Jika Bank Jepang tidak bereaksi secara proaktif dan tepat waktu, mereka berisiko terlihat tertinggal,” tegas Feng.

Sementara itu, Bank of Japan (BOJ) tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 0,5 persen untuk keenam kalinya berturut-turut. Gubernur BOJ Kazuo Ueda menyatakan bank sentral tidak tertinggal dalam menangani inflasi, meskipun banyak pihak menilai langkah tersebut terlalu hati-hati.

Takaichi sendiri mendukung kebijakan moneter yang tetap longgar, dengan alasan Jepang belum mencapai inflasi yang “berkelanjutan.” Namun, para analis memperkirakan tekanan untuk menaikkan suku bunga akan meningkat jika inflasi tetap tinggi dan yen terus melemah.

“Proses normalisasi kebijakan saat ini akan berlanjut secara bertahap. Menurut pandangan kami, pertanyaan tentang kenaikan suku bunga di masa mendatang adalah soal kapan, bukan apakah akan terjadi,” tambah Feng.

Menurut perkiraan Capital Economics, BOJ dapat menaikkan suku bunga hingga 1,5 persen pada 2027, seiring dengan upaya menormalkan kebijakan setelah lebih dari satu dekade stimulus besar-besaran.

Inflasi yang bertahan di atas target BOJ sebesar 2 persen selama 41 bulan berturut-turut kini bukan sekadar isu ekonomi, tapi juga politik. Banyak warga Jepang, terutama pensiunan dan pekerja dengan pendapatan tetap, merasakan dampak langsung dari kenaikan harga barang pokok.

Tomohiko Taniguchi dari Fujitsu Future Studies Center mengatakan, “Inflasi sangat menyakitkan bagi mereka yang hidup dari dana pensiun. Mereka tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan pengeluaran, dan itulah yang membuat inflasi menjadi isu politik utama.”

Sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang, Takaichi membawa simbol perubahan dan harapan baru. Namun, keberhasilannya kini akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Jika inflasi tidak segera terkendali, bukan hanya kebijakan ‘Abenomics’ yang terancam gagal, tetapi juga masa depan politik Takaichi yang bisa ikut tergerus oleh tekanan publik dan pasar.