Pemutihan Dikhawatirkan Bikin Peserta Justru Mangkir Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khawatir pemutihan iuran bisa membawa moral hazard. Salah satunya, peserta enggan membayar iuran lagi dan berharap pemutihan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menyampaikan kekhawatirannya itu. Meskipun, dia masih menunggu pemerintah soal kepastian dan mekanisme pelaksanaannya.

"Ada beberapa catatan kami dari Dewan Pengawas untuk menjadi perhatian bahwa dengan adanya pemurihan yuran ini maka ada potensi timbulnya moral hazard dari peserta yang sengaja menunggak iuran karena mengharapkan ada penghapusan berikutnya," ungkap Abdul dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Dia juga berharap pemutihan iuran BPJS Kesehatan tidak mempengaruhi peserta yang aktif membayar iuran. Maka, diperlukan manajemen risiko yang cukup baik menjelang pelaksanaan kebijakannya.

"Karena dia patuh membayar yuran, sedangkan ada yang lain yang menunggak justru dihapuskan itu juga merupakan suatu yang moral hazard sehingga dengan demikian perlu kita melakukan manajemen risiko terhadap kondisi ini," ujarnya.

Dia berharap juga pemutihan iuran bisa tepat sasaran. "Jangan sampai yang melakukan pemutihan itu adalah orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan pemutihan," tegasnya.

Selain itu, Abdul Kadir juga menilai pemutihan iuran membuka potensi BPJS Kesehatan kehilangan pendapatannya. Untuk itu, dia berharap ada semacam visi bersama atau persepsi yang sama antara pemangku kepentingan.

"Dan ini yang paling penting saya kira adalah harus ada suatu manajemen risiko tentang risiko hukum dan akuntabilitas karena adanya perbedaan persepsi tentang keuangan negara dan belum adanya ketentuan penghapusan yang diatur secara tegas dalam regulasi," tuturnya.

"Jangan sampai kita melakukan penghutian yuran ini nanti ujung-ujungnya nanti jadi tumpuan BPK, yang akhirnya berkonsekuensi, mempunyai konsekuensi hukum ke depan," sambung Abdul Kadir.

Tidak Tepat Sasaran

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan masih banyak orang kaya yang mendapat bantuan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan, ada orang kaya dengan gaji Rp 100 juta perbulan yang iurannya dibayar pemerintah.

Budi menyampaikan, hal itu terungkan dalam data penerima bantuan iuran (PBI). Budi menyampaikan, sinkronisasi data dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mengungkap adanya PBI yang tidak tepat sasaran.

"Dengan adanya DTSEN ini juga menarik, begitu kita lihat ada juga orang itu kan desil 10 itu 10 persen orang terkaya Indonesia, ada juga yang dibayarin PBI nya 0,56 persen," ungkap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Mengutip data yang ditampilkannya, ada 540 ribu orang dalam kategori desil 10 yang dibiayai pemerintah. Angka itu segmtara 0,56 persen dari total peserta PBI BPJS Kesehatan.

Budi bilang, adanya DTSEN ini bisa jadi acuran untuk merapikan data orang-orang yang menerima bantuan iuran pemerintah. Budi menyebut, seharusnya orang dengan upah Rp 100 juta per bulan dalam desil 10 tidak mendapat bantuan pemerintah.

"Data ini bagus untuk merapikan kalau ada penghapusbukuan ada juga yang mesti dihapus itu nomor 10 desil 9, itu kan pendapatannya Rp 100 juta sebulan keatas gitu, ngapain juga dibayarin PBI-nya," tuturnya.