Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif dan Hapus Denda PBB-P2 hingga Akhir 2025

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025, Pemprov DKI menetapkan kebijakan pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif yang berlaku mulai 8 April hingga 31 Desember 2025.

Langkah ini diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak di akhir tahun.

Rincian Keringanan Pembayaran PBB-P2

Selama periode kebijakan berlangsung, wajib pajak dapat menikmati potongan pembayaran sebagai berikut:

• Keringanan 50% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2013–2019
• Keringanan 5% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2020–2024
• Keringanan tambahan 25% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2010–2012, di luar potongan pokok 25% yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan penghapusan denda bunga bagi wajib pajak yang menunggak atau mencicil pembayaran.

Kebijakan ini mencakup dua jenis penghapusan sanksi administratif:

1. Penghapusan Bunga Angsuran diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara angsuran dalam periode 8 April–31 Desember 2025.
2. Penghapusan Bunga Keterlambatan Bayar Berlaku bagi:

• Wajib pajak yang melunasi PBB-P2 tahun pajak 2013–2024 pada periode tersebut.
• Wajib pajak yang sudah membayar pokok pajak, namun masih memiliki tunggakan denda bunga, baik yang sudah maupun belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dengan penghapusan ini, wajib pajak cukup melunasi pokok PBB-P2 tanpa harus membayar denda bunga, selama pembayaran dilakukan sesuai periode yang ditentukan.

Kebijakan insentif dan penghapusan sanksi ini diharapkan dapat:

• Meringankan beban masyarakat yang masih memiliki tunggakan,
• Mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak daerah,
• Serta mempercepat penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga pembangunan sarana pendidikan.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh warga yang memiliki kewajiban PBB-P2 untuk segera memanfaatkan keringanan dan penghapusan denda sebelum 31 Desember 2025.

(*)