Pemerintah Tak Mau Lagi Jor-joran Rekrut CPNS, Disesuaikan Kebutuhan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong perubahan paradigma dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) melalui seleksi CPNS. Sehingga bisa menelurkan ASN atau PNS yang profesional.

Visi tersebut jadi bagian dari transformasi aparatur sipil negara yang masuk ke dalam Undang-Undang atau UU ASN.

"UU ASN dan seluruh aturan turunannya menjadi potongan puzzle yang paling mendasar, yang menjadi fondasi sekaligus penggerak bagi perubahan manajemen ASN," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam siaran pers resmi Kementerian PANRB, Selasa (11/11/2025).

Rini menjelaskan, regulasi ini menjadi awal agar transformasi lainnya dapat berjalan. Mulai dari pembangunan platform digital Smart ASN, penguatan kepemimpinan yang cakap dan berkomitmen, hingga lahirnya ASN dengan growth mindset yang terus belajar dan beradaptasi.

Dengan seluruh elemen ini, ASN akan menjadi penggerak utama birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.

Oleh karena itu, kini Kementerian PANRB tengah mendorong perubahan paradigma dalam rekrutmen ASN. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menentukan kualitas ASN dalam birokrasi kedepan.

Jika dibandingkan dengan rekrutmen di masa lampau, Rini mengatakan bahwa rekrutmen ASN seperti seleksi CPNS saat ini telah berkualitas dan berbasis kebutuhan.

Dampaknya dari rekrutmen tersebut adalah terbangunnya siklus positif dimana birokrasi menjadi profesional, pelayanan publik membaik, dan bahkan meningkatkan investasi.

"Jadi rekrutmen berbasis merit bukan sekadar administrasi, tapi fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang profesional, yang mampu menyampaikan program pembangunan serta melakukan pelayanan publik dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Rini menyebut UU ASN juga memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses layanan kepegawaian.

Melalui platform Digital Manajemen ASN, semua proses administrasi yang dibutuhkan akan terintegrasi dalam satu portal dan menggunakan Single Sign-On (SSO) yang menggunakan Digital ID berbasis NIK, dan data kepegawaian BKN berbasis Nomor Induk Kepegawaian (NIP).

Menurut dia, agenda transformasi ASN tentu tidak bisa berhasil jika dilakukan oleh satu pihak saja. "Setiap langkah perlu dukungan dan data yang terhubung antar-lembaga melalui pertukaran data (data exchange). Keberhasilan berbagai transformasi tersebut hanya dapat tercapai jika semua pihak bergerak bersama," pungkasnya.