Pangkas Aturan, Menko Zulkifli Hasan Janji Masalah Sampah Kelar 2 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menceritakan saat meminta restu Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah sampah di Tanah Air. Langkah ini dilakukan dengan mengubah sampah menjadi listrik atau waste to energy.

Satu hal yang dipastikannya adalah memangkas aturan dan birokrasi yang berbelit dalam proyek sampah jadi listrik tersebut. Dalam sebuah rapat terbatas (ratas), Menko Zulkifli pernah meminta Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memangkas alur proyek waste to energy.

"Bapak kasih Perpres saja kepada kami, insyaallah dua tahun selesai. Nah dari cerita itu kami lanjut rapat, dipimpin Bapak Presiden, maka dirumuskanlah mengenai bagaimana cara agar sampah yang menggunung itu bisa kita selesaikan dengan secepat-cepatnya," kata Zulkifli dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Setelah itu, akhirnya diterbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam beleid ini ada beberapa hal yang disederhanakan hingga menarik buat pengusaha.

Di antaranya penetapan tarif listrik dari sampah sebesar 20 sen. Pemerintah daerah juga tidak dibebankan adanya tipping fee. Kemudian, proses izinnya cukup mengajukan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup.

"Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan lahan, sama menjamin sampahnya, titik. Nanti soal tipping fee segala macam itu urusan pemerintah, bukan pengusahanya yang mengurus. Pengusaha dijamin dapat 20 sen per apa itu namanya? Ya, itu. Tarifnya pasti 20 sen. Berapa beban pemerintah daerah, berapa pemerintah perusahaan itu bukan urusan pengusaha," tutur Zulkifli.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan proyek pengolahan sampah jadi energi listrik atau waste to energy tak berjalan optimal saat ini. Padahal, proyek ini sudah diinisiasi sejak 11 tahun lalu.

Alasannya tak lain karena prosesnya yang berbelit. Termasuk soal administrasi di pemerintahan yang membuat prosesnya menjadi panjang. Dia mencatat hanya ada 3 proyek yang pernah berjalan, dua diantaranya tidak maksimal.

"Waste to Energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun. Dalam 11 tahun itu kalau saya tidak salah, saya lihat, saya cek hanya ada tiga kesepakatan yang bisa berjalan. Ada satu di Surabaya, satu lagi di Solo. Solo sekarang enggak jalan, tidak jalan. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi 11 tahun. Karena apa? Karena prosesnya rumit, ruwet dan berputar-putar," ungkap Zulkifli dalam Waste to Energy Investmen Forum 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Pada aspek administrasi, dia bilang, pemerintah daerag diwajibkan menanggung biaya pengiriman sampah yang disebut tipping fee. Proses persetujuannya pun tak sebentar, perlu ada restu sari DPRD tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

"Setiap tahun, nanti kalau DPRD-nya berubah bisa berubah lagi. Belum kalau pengusahanya mesti meyakinkan wali kota atau bupati atau DPRD-nya agar tipping fee itu bisa disetujui yang tidak sedikit," ucapnya.

Persoalan tipping fee ini pun menjadi beban bagi pemerintah daerah. "Jawa Timur itu kalau saya tidak salah setahun itu 100 miliar lebih. Anggaran yang terbatas seperti sekarang misalnya itu akan sulit sekali," katanya.

Tahapan Lanjutan

Persoalannya tidak berhenti di situ. Menko Zulkifli menuturkan meski tipping fee sudah disetujui di tingkat kota atau provinsi tadi, perlu menjalani proses untuk mendapat resti Kementerian Lingkuhan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ESDM.

KLH akan mengurus soal kajian lingkungan, Kemenkeu membahas subsidi untuk menanggung biaya tadi, lalu, Kementerian ESDM untuk mengurus lagi soal kajiannya.

"Setelah itu nanti kalau semua sudah lengkap, baru dia berunding sama PLN. PLN bilang, kamu urusan sama saya. Nah itu satu masalah sendiri lagi. Sehingga 11 tahun itu melahirkan tiga. Satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati," ujar dia.