Nelayan Waspada Cuaca Ekstrem, Ekonomi Warga Pesisir Turut Terancam

Liputan6.com, Jakarta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melihat ancaman nyata dari cuaca ekstrem bagi nelayan. Bukan sebatas keselamatan saat melaut, ekonomi masyarakat pesisir turut terancam.

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menilai iklim menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu, sehingga pengetahuan tradisional tentang prakiraan cuaca menjadi kurang memadai. Maka, nelayan perlu dibekali dengan informasi prakiraan cuaca yang akurat serta sistem peringatan dini agar dapat menentukan jadwal melaut secara lebih aman.

"Selain itu, bantuan alat keselamatan untuk nelayan juga perlu ditingkatkan. Alat-alat keselamatan tersebut mencakup jaket pelampung (life jacket), pelampung cincin (life buoy), dan alat pelindung diri (APD) yang berfungsi menjaga keselamatan nelayan saat berada dalam kondisi cuaca buruk," ungkap Dani dalam keterangan resmi, Senin (17/112025).

Dia menegaskan, penyediaan alat-alat keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem jaring pengaman sosial bagi nelayan kecil agar meminimalkan dampak ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh perubahan iklim.

"Program semacam ini penting agar nelayan tetap memiliki ketahanan ekonomi saat menghadapi cuaca ekstrem, sekalipun tidak turun melaut," ungkapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan pendapatan nelayan. Hal itu terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang cenderung menurun. Pada Oktober 2025, NTN turun sebesar 0,04 persen. Sebabnya adalah indeks harga yang diterima nelayan turun lebih dalam dibandingkan dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan.

"Akumulasi dampak di atas menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang berat bagi nelayan. Dalam jangka panjang, tekanan tersebut berpotensi menyebabkan migrasi dan peralihan profesi nelayan," jelas Dani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan kondisi kelompok nelayan hingga peternak masih dinilai miskin. Peningkatan kesejahteraan nelayan hingga peternak akan dimulai pada 2026, tahun depan.

Mulanya, Zulkifli mengisahkan peningkatan nilai tukar petani. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani pada poin 124. Namun, nilai tukar untuk nelayan masih terbilang rendah.

"Kita akan selesaikan tahun depan. Itu nelayan masih miskin, nelayan. Ya, nilai tukarnya masih 106-110. Sama peternak, petelur, peternak ayam, tambak, itu belum," ungkap Zulkifli saat berbincang dengan petani di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang, Kamis (6/11/2025).

Dia mengakui pemerintah sudah meracik strategi untuk meningkatkan pendapatan nelayan hingga peternak. Mulai 2026, pembangunan kampung nelayan akan dimasifkan, termasuk tambak di sepanjang pesisir Jawa Barat. Tak cuma itu, jumlah peternakan juga akan kembali digenjot di berbagai titik.

"Nanti tahun depan. Kita akan bangun di Jawa Barat ini, 20 ribu hektare tambak, ya. Di Pantura pantai-pantai kita akan bangun 2.000 kampung nelayan. Besar-besaran ini akan dibangun, akan dibangun peternak juga besar-besaran, ayam, petelur dan seterusnya," tuturnya.

Selain sebagai solusi kesejahteraan nelayan dan peternak, langkah itu disinyalir mampu meningkatkan produksi. Tujuannya, menopang kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta orang. "Karena tahun depan. Kita akan.. Pak Presiden kebijakannya akan memberi makan 82,9 juta anak-anak, balita dan ibu hamil," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan membangun 20 ribu hektare tambak di Pulau Jawa hingga akhir 2025. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/4/2025).

Ia menuturkan, tambak-tambak itu akan dipakai untuk perikanan guna mendukung kecukupan pangan terutama pada sisi protein.

"Untuk ikan, (lokasinya) banyak di Pulau Jawa. Tahun ini, enggak bisa kita sekaligus. Tahun ini 20 ribu, 20 ribu itu suatu pekerjaan yang cukup besar," ujar Zulhas di Jakarta, Selasa.