Nego Utang Whoosh ke China, Danantara Jamin Ajak Menkeu Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjamin bakal turut melibatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam proses negosiasi utang Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya bakal mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto perihal penyelesaian utang proyek kereta cepat. Pihaknya bakal mengajak Menkeu Purbaya untuk ikut serta bernegosiasi di China. 

"Iya dong. Pak Purbaya, Pak Menkeu, dia tentu akan masuk di sana," kata Pandu saat ditemui di Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Namun begitu, Pandu belum membocorkan waktu pastinya kapan tim Danantara beserta Menkeu Purbaya bakal bertolak ke China.

Adapun ajakan Danantara tersebut diberikan setelah Purbaya minta diajak jika ada diskusi dengan China terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Meskipun, Purbaya tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Serahkan ke Danantara 

Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut. 

"KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih," ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu. 

"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin)," Purbaya menambahkan. 

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh. 

"Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah," kata Suminto.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyerahkan seluruh penyelesaian permasalahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, alias Danantara.

Hal itu diutarakan Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dwiyana mengatakan, dirinya datang ke Kantor Kemenko Perekonomian hanya untuk berdiskusi santai, tanpa mau membocorkan isinya. Sementara untuk perkara terkait Whoosh semisal proses restrukturisasi utang, kini jadi tanggung jawab Danantara sepenuhnya.

"Pokoknya kalau untuk restru kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apapun mekanisme/skemanya, kita serahkan ke Danantara," kata Dwiyana.

Begitu pun saat ditanya terkait komunikasi dengan Danantara hingga kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, ia belum bisa menjawabnya.

"Pokoknya kita ikutin satu pintu lewat Danantara. Wis to, lewat Danantara aja ya," ucap Dwiyana singkat.

Adapun Presiden Prabowo Subianto juga telah buka suara soal kegaduhan terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Usai mempelajari itu, RI 1 mengaku tidak menemui masalah berarti soal utang Whoosh.

"Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah," tegas Prabowo dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarang. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir," pintanya.

Optimisme itu dibawanya lantaran sebagai Presiden Republik Indonesia Prabowo mengklaim masalah soal Whoosh kini jadi tanggung jawab ia sepenuhnya.

Prabowo lantas membandingkan Whoosh dengan transportasi publik lain di seluruh dunia. Menurutnya, pengoperasian transportasi publik tidak menghitung untung/rugi, tapi kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

"Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung-untung/rugi-rugi. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Itu namanya public service obligation (PSO)," dia menekankan.