Menteri ESDM Soal IUP Raja Ampat: Saya Belum Ada di Muka Bumi Barang Ini Sudah Ada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi mengenai tata kelola pertambangan saat Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu, 12 November 2025.

Ia bingung dengan protes yang muncul saat pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti dalam kasus Raja Ampat.

"Raja Ampat 5 IUP. Lima IUP itu, satu yang dikelola oleh BUMN yang namanya PT Gag Nikel,” kata Bahlil dengan nada bingung.

Bahlil menuturkan, PT Gag Nikel adalah anak perusahaan milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan kontrak karya-nya sudah dilakukan sejak 1970-an. Bahlil menuturkan, IUP di Raja Ampat sudah lama terbit.

"Ibu saya sama ayah saya belum ketemu, Pak. Barang ini (IUP Raja Ampat) sudah ada. Saya belum ada di muka bumi, tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus,” kata dia.

"Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan,” Bahlil menambahkan.

Selain itu, saat Raker bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil melaporkan hasil kerja serta evaluasi pada 2025 dan target yang akan dilaksanakan pada 2026. Saat Raker kali ini, Bahlil menjelaskan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Alhamdullilah, dari target  APBN kita sudah bis akita realisasikan sebesar 78,74% dari target PNBP,” kata dia.

Bahlil mengatakan, dalam APBN produksi minyak sampai bulan Oktober 2025 ini sudah mencapai 605,8 ribu barel per day. "Kami mohon dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi XII dalam mewujudkan ini, karena sumur-sumur kita ini semakin tua dan dibutuhkan akselerasi," kata Bahlil.

Menjawab pertanyaan dari anggota fraksi PDI Perjuangan, Pak Gunhar, mengenai kelanjutan pembahasan Undang-Undang Migas dan EBTKE, Bahlil merespons dengan menyebut "halus banget cara masuknya" dan menegaskan inisiatif legislasi ada di tangan DPR.

"Jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo," ujar Bahlil.

Ia dengan tegas menyatakan bahwa prioritasnya saat ini adalah menjalankan mandat eksekutif.

"Urusan undang-undang silakan, tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN," tegasnya.

Sumber: Merdeka.com

Reporter:Muhammad Naufal

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan progres program listrik desa, produksi minyak nasional, hingga kesiapan menuju kedaulatan energi. Capaian tersebut sudah dilaporkannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025) kemarin.

Untuk program listrik desa, Bahlil menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030 mendatang. "Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua," tegas Bahlil dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, Selasa (4/11/2025).

Guna mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM tahun ini hingga 2029 mendatang akan mempercepat penyediaan akses listrik melalui program listrik desa di 10.068 lokasi untuk menjangkau 1,28 juta calon pelanggan. Pada 2025 ini akan diselesaikan penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan.

Bahlil turut menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional (lifting). Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, yakni 605.000 barel per hari.

Potensi peningkatan lifting juga dimungkinkan akan didapat melalui program perbaikan tata kelola sumur tua yang telah menginventarisir sebanyak 45.000 sumur untuk segera dikelola. Khususnya kepada koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Selain itu, Bahlil turut melaporkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi. Dari target sekitar Rp 260 triliun di 2025, realisasi PNBP saat ini sudah mencapai sekitar 74-75 persen dari target.

Bahlil menegaskan optimisme pemerintah untuk mencapai kedaulatan energi. Ia memastikan bahwa pada 2026, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, seiring dengan rencana beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

"RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar, dan bisa kita ekspor," jelasnya.

Bahlil pun menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Kepala Negara. "Ini kan semuanya perintah Bapak Presiden, yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik," pungkasnya.