Mentan Amran Janji Jaga Nasib Petani, Anggota DPR Soroti Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ((Mentan Amran) mengatakan akan menjaga nasib petani secara berkelanjutan. Hal tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPR.

Mentan Amran menegaskan program yang berpihak pada petani akan dilanjutkan. Ini merujuk pada akses pupuk subsidi, penyerapan hasil panen, hingga harga wajar penjualan gabah kering panen (GKP).

“Keberpihakan kepada petani tidak berhenti pada capaian tahun ini. Program akan diperkuat secara berkelanjutan, sinkron, dan berbasis kebutuhan lapangan,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Diketahui, harga GKP dipatok Rp 6.500 per kilogram (kg), kemudian, ada diskon harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Produksi beras lokal juga diprediksi naik, mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS).

Menanggapi kinerja itu, Anggota Komisi IV DPR, Endang Setyawati Thohari meminta Mentan Amran menyusun rencana besar jangka panjang. Tujuannya, memastikan strategi ini berjalan terus kedepannya.

"Ke depan kami berharap ada grand strategy agar capaian ini berkelanjutan dan tidak berubah setiap pergantian pimpinan,” kata Endang.

Kementerian Pertanian diketahui baru menggunakan 72,4 persen anggaran di 2025 ini. Adapun, pagu anggaran Kementan mencapai Rp 31,91 triliun. Belum maksimalnya belanja disebabkan ada Rp 8 triliun dana yang masih diblokir.

Melihat serapa anggaran ini, Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo berharap sektor produktif bisa jadi prioritas serapan anggaran Kementan. Dia turut menyoroti terkait dampak anomali cuaca, alih fungsi lahan sawah, hingga petani muda.

“Kami mengapresiasi serapan anggaran yang sudah mencapai 72 persen. Ini harus diteruskan dan diarahkan pada sektor produktif untuk mendukung swasembada pangan,” kata Firman.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pelaku impor ilegal 250 ton beras di Sabang, Aceh, harus diproses hukum tanpa kompromi.

Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang tidak lagi membuka keran impor karena Indonesia telah mencapai swasembada beras.

"Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapapun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum," ujar Titiek dalam jumpa pers seusai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin.

Menurut Titiek, impor ilegal tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi sebuah upaya yang merongrong kebijakan nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Ia menambahkan bahwa Komisi IV sudah meminta penjelasan Menteri Pertanian terkait asal-usul beras impor dari Thailand tersebut.

Titiek menegaskan bahwa dengan kondisi produksi dalam negeri yang mencukupi, tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk memasukkan beras impor.

“Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada. Jadi jangan coba-coba macam-macam,” katanya.