Menko Zulkifli Hasan Ungkap Proyek Sampah Jadi Listrik Mandek 11 Tahun Karena Aturan Berbelit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan proyek pengolahan sampah jadi energi listrik atau waste to energy tak berjalan optimal saat ini. Padahal, proyek ini sudah diinisiasi sejak 11 tahun lalu. Alasannya tak lain karena prosesnya yang berbelit. Termasuk soal administrasi di pemerintahan yang membuat prosesnya menjadi panjang.

Dia mencatat hanya ada 3 proyek yang pernah berjalan, dua diantaranya tidak maksimal.

"Waste to Energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun. Dalam 11 tahun itu kalau saya tidak salah, saya lihat, saya cek hanya ada tiga kesepakatan yang bisa berjalan. Ada satu di Surabaya, satu lagi di Solo. Solo sekarang enggak jalan, tidak jalan. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi 11 tahun. Karena apa? Karena prosesnya rumit, ruwet dan berputar-putar," ungkap Zulkifli dalam Waste to Energy Investmen Forum 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Pada aspek administrasi, pemerintah daerah diwajibkan menanggung biaya pengiriman sampah yang disebut tipping fee. Proses persetujuannya pun tak sebentar, perlu ada restu sari DPRD tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

"Setiap tahun, nanti kalau DPRD-nya berubah bisa berubah lagi. Belum kalau pengusahanya mesti meyakinkan wali kota atau bupati atau DPRD-nya agar tipping fee itu bisa disetujui yang tidak sedikit," ucapnya.

Persoalan tipping fee ini pun menjadi beban bagi pemerintah daerah.

"Jawa Timur itu kalau saya tidak salah setahun itu Rp 100 miliar lebih. Anggaran yang terbatas seperti sekarang misalnya itu akan sulit sekali," katanya.

Persoalannya tidak berhenti di situ. Menko Zulkifli menuturkan meski tipping fee sudah disetujui di tingkat kota atau provinsi tadi, perlu menjalani proses untuk mendapat restu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ESDM.

KLH akan mengurus soal kajian lingkungan, Kemenkeu membahas subsidi untuk menanggung biaya tadi, lalu, Kementerian ESDM untuk mengurus lagi soal kajiannya.

"Setelah itu nanti kalau semua sudah lengkap, baru dia berunding sama PLN. PLN bilang, kamu urusan sama saya. Nah itu satu masalah sendiri lagi.Sehingga 11 tahun itu melahirkan tiga. Satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati," tandasnya.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir memastikan pihaknya bakal turut menyertakan ekuitas atau modal dalam proyek waste to energy (WtE). Sebagian dananya akan diperoleh dari penerbitan Patriot Bond.

Proyek pengolahan sampah menjadi listrik itu rencananya akan diinisiasi di 33 wilayah, dengan tahap pertama akan dilakukan lelang untuk 7 wilayah.

"Jadi kita pendanaan equity di proyek-proyek yang ada. Kita akan menggunakan dana Patriot Bond untuk salah satunya untuk waste to energy," ujar Pandu di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Secara porsi, ia meneruskan, sekitar 30 persen proyek waste to energy nantinya berasal dari modal. Sementara 70 persen bakal memanfaatkan pinjaman atau utang dari bank.

Dengan pemodalan itu, Danantara nantinya bakal memegang saham minimal 30 persen dari setiap proyek waste to energy. Oleh karenanya, Pandu membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta untuk memegang porsi lebih besar.

"Kita tergantung deal masing-masing. Kami tuh ingin crowding in private sector, ini penting for certain project. Kita bisa majority for certain other sector, bisa aja yang private sector majority, it's okay. Kami ingin private sector ikut bantu masuk ke sini, paling enggak kita 30 persen. Jadi kita bisa kasih yang lain lebih besar," tuturnya.