Menko Zulkifli Hasan: Gudang Bulog Bakal Dibangun di Lampung Selatan pada 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah bakal membangun gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Lampung Selatan.

Pembangunan ditargetkan berlangsung awal 2026. Menurut dia, langkah ini diambil untuk memperkuat stabilitas harga gabah dan jagung sekaligus mempermudah serapan hasil panen petani.

"Insyaallah mulai awal tahun juga akan dibangun di sini, di Lampung Selatan gudang Bulog agar nanti Lampung Selatan gabah jagung tidak mengalami kesulitan soal harga,” kata Zulhas di konferensi pers Seremonial Jetski dari Merak ke Bakauheni HUT ke-69 Lampung Selatan, Jumat (14/11/2025). 

Selain gudang Bulog, pemerintah juga akan menyiapkan pembangunan fasilitas pengering (dryer) untuk mendukung proses pascapanen. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu petani mengurangi kerugian akibat fluktuasi cuaca dan menjaga kualitas hasil panen.

"Tahun depan juga akan dibangun di sini yang tadinya tidak ada, sudah banyak akan dibangun juga di Lampung Selatan,” ucap Zulhas. 

Tidak hanya itu, ia mengungkapkanm PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga telah diminta membangun pabrik pakan senilai hampir Rp1 triliun di Lampung Selatan. 

Pabrik ini, disebut akan mendukung program peternakan lokal, antara lain ayam petelur, ayam pedaging, serta mendukung program makan bergizi gratis yang membutuhkan suplai pakan dalam jumlah besar.

"Sehingga kita tidak hanya tergantung kepada satu perusahaan, dua perusahaan yang kadang-kadang mengambil untungnya terlalu banyak. Jadi Insyallah, Lampung Selatan semakin hari akan semakin baik,” kata dia. 

Sebelumnya, Perum Bulog bersama dengan 11 BUMN Karya melakukan koordinasi awal untuk membangun 100 Infrastruktur Pasca Panen (IPP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya sinergi antar BUMN, untuk memastikan proyek berjalan cepat, tepat, dan berkualitas.

"Kami diamanahkan Presiden untuk membangun 100 infrastruktur pasca panen sebagai jawaban atas meningkatnya produksi pangan nasional. Bulog tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi BUMN Karya agar pembangunan ini berjalan cepat dan tepat sasaran," ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Rizal menambahkan, proyek ini tidak sekadar soal infrastruktur, tapi tentang kedaulatan pangan dan keadilan akses bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).

"Gudang-gudang ini akan kita prioritaskan di wilayah yang sulit dijangkau. Saudara-saudara kita di 3T berhak atas pangan yang terjamin," jelas dia.

Pembangunan 100 IPP mencakup gudang penyimpanan beras dan jagung, fasilitas pengering (dryer), unit penggilingan (RMU), silo, dan Rice to Rice (RTR) berbasis teknologi modern.

Program ini didukung pendanaan sebesar Rp 5 triliun dari dana investasi pemerintah non permanen Cadangan Jagung Pemerintah 2025. Proses pembangunan ini turut melibatkan Danantara, sebagai badan pengelola investasi BUMN.

Pada Selasa (11/11/2025) telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Regulasi itu ditandatangani oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dengan dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menko Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pembangunan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional.

"Produksi beras meningkat 13 persen, dan pembangunan gudang baru ini akan memastikan hasil panen terserap dengan baik, termasuk untuk komoditas jagung," ungkapnya.

Melalui kolaborasi lintas Kementerian dan sinergi antar-BUMN, Bulog berharap pembangunan infrastruktur pasca panen ini menjadi fondasi baru kemandirian pangan Indonesia, memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di seluruh negeri.