Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) telah mengembalikan anggaran yang tidak mampu mereka serap hingga penghujung tahun. Total dana yang kembali ke kas negara mencapai Rp 3,5 triliun. 

"Ada beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai sekarang karena mereka enggak mampu belanjain," kata Purbaya dalam media briefing di tulis Minggu (16/11/2025).

Dia menuturkan, pengembalian ini menandakan adanya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Artinya, beberapa K/L “mengibarkan bendera putih” dan memilih mengembalikan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir. 

Ia menuturkan, uang tersebut dikembalikan karena masing-masing instansi tidak sanggup merealisasikan belanja sesuai target. Kondisi ini, katanya, terpantau dalam proses evaluasi rutin yang dilakukan Kemenkeu.

Meski demikian, Menkeu enggan membeberkan daftar instansi yang mengembalikan anggaran. Ia hanya menegaskan bahwa secara umum, penyerapan anggaran di sebagian besar K/L masih sesuai jalur.

“Kan masih gerak, cuma rata-rata (K/L) masih sesuai dengan rencananya,” ujarnya.

Evaluasi Penyerapan Anggaran hingga Akhir Tahun

Kementerian Keuangan memang terus memantau realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga Oktober 2025. 

Monitoring ini menjadi dasar untuk menentukan apakah anggaran dapat terserap penuh sebelum tahun anggaran ditutup. Jika dinilai tidak optimal, Kemenkeu memiliki kewenangan untuk menarik kembali alokasi tersebut.

Pengambilan kembali anggaran bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan bagian dari strategi fiskal pemerintah. Dana yang tidak terserap akan dialihkan ke sektor yang membutuhkan percepatan, terutama program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Dengan demikian, efektivitas penggunaan APBN tetap terjaga.

Adapun sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menyampaikan pernyataan mengejutkan mengenai pengelolaan anggaran negara.

Ia menyatakan, anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap secara optimal dapat dialihkan untuk melunasi utang negara. Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai menghadiri acara "1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth" di Jakarta pada Kamis, 16 Oktober.

Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Purbaya menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menargetkan K/L tertentu, melainkan untuk memotivasi mereka agar segera menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini penting demi menjaga stabilitas keuangan negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih akan menyisir serapan anggaran dari kementerian/lembaga (K/L). Jika ada peluang tersisa, maka akan dialihkan untuk penebalan stimulus ekonomi nasional.

Dia mengaku ada yang meminta untuk mengalihkan anggaran K/L untuk stimulus ekonomi. Meski, langkah awalnya masih akan menelusuri penggunaan anggaran di masing-masing pos.

"Ada yang minta digeser ke sana, nanti saya sisir dulu. Kalau tempat-tempat yang tidak bisa belanja tahun ini, saya akan geser ke sana," kata Menkeu Purbaya, ditemui di Kantin Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dalam hitungannya, dimungkinkan adanya pergeseran anggaran untuk stimulus ekonomi nanti. Dengan demikian, dia memastikan tidak akan ada alokasi tambahan baru untuk program tersebut.

"Sepertinya sih, akan bisa digeser. Tapi bukan berarti anggaran baru ya, ya pindahin ke sana," terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi baru untuk periode kuartal IV-2025. Targetnya program ini menyasar 30 juta orang dalam desil satu sampai empat.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sedang mempersiapkan stimulus ekonomi tambahan di kuartal IV-2025 ini. Finalisasinya tengah dilakukan dalam satu pekan kedepan.

Airlangga mengatakan tambahan stimulus ini telah menjadi mandat Presiden Prabowo Subianto. Targetnya sekitar 30 juta rakyat dengan kelas maksimal desil 4.

"Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, plus juga yang terkait dengan pekerja," ungkap Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).