Menapaki Langkah Swasembada Garam: Membangun Harapan dari Selatan RI

Liputan6.com, Jakarta - "Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang"

Peribahasa ini nampaknya sedikit memberikan gambaran tekad mencapai tujuan swasembada pangan. Bagaimana tidak, sederet strategi diracik agar cita-cita bangsa itu dicapai--yang pada gilirannya, swasembada garam tak lagi sebatas angan.

Ya, kiasan tersebut tak ayalnya dekat dengan kehidupan pesisir. Sama halnya dengan upaya pemenuhan konsumsi garam nasional yang berangkat dari bibir pantai.

Mandat Presiden Prabowo Subianto tertulis jelas, swasembada garam harus dicapai selambat-lambatnya akhir 2027. Tak tanggung-tanggung, 13 kelompok konsumsi garam harus dipasok dari produksi dalam negeri. Seluruhnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Mandat ini tak disia-siakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dia langsung 'mengembangkan layar'-nya. Swasembada garam 2027 seakan jadi harga mati.

"Saya sudah janji kepada Bapak Presiden, akhir 2027 seluruh impor garam dihentikan," tegas Trenggono, di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Juni 2025 lalu.

Perpres 17/2025 menegaskan 10 kategori konsumsi garam harus dipenuhi dari dalam negeri. 2 kategori, garam industri untuk aneka pangan serta industri farmasi dan alat kesehatan, dipenuhi produksi lokal 31 Desember 2025. Tak lupa, garam industri kimia dam chlor alkali harus dipasok lokal pada Desember 2027.

Harapan 'berdikari' garam nasional itu dimulai sejak mandat Prabowo terbit. Trenggono membawa harapan peningkatan produksi jumbo dari Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di ujung selatan RI, Rote Ndao, NTT.

Trenggono membidik target produksi 2,6 juta ton per tahun, untuk itu pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2 triliun serta membuka peluang investasi bagi BUMN dan swasta.

Bukan tanpa modal, lokasi ini akan dirancang dengan konsep modernisasi, dilengkapi tambak garam moderen, sistem otomatisasi pemantauan kadar garam, serta fasilitas washing plant dan refinery.

Menteri Trenggono tak patah arang. Strategi dan siasat telah disusun. Berangkat dari pulau paling selatan Indonesia, dimulai pengembangan industri garam canggih terintegrasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menyampaikan ada 10 zona yang akan dibangun di K-SIGN. Tahap awal, zona 1 dengan luas 10 ribu ha akan dibangun KKP.

"Untuk di Rote ini ada penetapan kurang lebih 10 ribu hektare yang akan dilakukan nanti oleh KKP, di mana tahap satu, zona satu-nya itu akan kita upayakan selesai di tahun 2025 ini. Sementara di sana dibangun ada 10 zona ya, jadi secara bertahap," ungkap Koswara.

Koswara menuturkan, metode esktensifikasi akan diterapkan dalam pembangunan sentra produksi garam di lokasi tersebut. Pada saat yang sama dilakukan intensifikasi terhadap petambak garam rakyat.

"Selain strategi ekstensifikasi dengan membangun kawasan sentra industri garam nasional ini, juga kami akan melakukan beberapa proses intensifikasi terhadap kondisi existing yang sekarang ada di industri garam, yaitu para petampak garam tradisional," bebernya.

Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), Jakfar Sodikin menilai ambisi swasembada garam 2027 itu jadi harapan baru bagi petambak garam rakyat. Konteks ini pula yang secara jelas jadi mandar Presiden Prabowo dalam beleid yang disebut sebelumnya. Jakfar menegaskan, petambak garam rakyat bisa ikut mendongkrak produksi garam nasional.

"Apabila petambak dilibatkan dan dibantu dengan teknologi yang baik maka akan dicapai tambahan produksi sebanyak 20-30 persen per tahun," ungkap Jakfar saat dihubungi Liputan6.com.

Ada dua teknologi yang diharapkannya bisa diberikan ke petambak rakyat, yakni pompa air tenaga surya dan sewa water reverse osmosis (SWRO).

"Apabila air output-nya bisa mencapai 16 derajat baume, maka peningkatan produksi bisa mencapai 7 kali lipat, berarti per hektare nantinya akan dihasilkan 700 ton per hektare per tahun," tuturnya.

Jakfar turut meminta pemerintah memberikan jaminan penyerapan untuk seluruh produksi garam rakyat dan ada aturan tentang harga pembelian terendah di garam seperti yang dilakukan di gabah padi.

Serta, membentuk suatu badan seperti Bulog Garam, yang diharapkan berfungsi sebagai penyangga stok garam nasional, membangun gudang-gudang untuk penampungan jika produksi berlebih.

Tren peningkatan produksi garam dalam negeri mulai menunjukkan peningkatan sejak Sakti Wahyu Trenggono didapun menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020. Data KKP mencatat, 7,75 juta ton garam sudah diproduksi di dalam negeri pada periode 2020-2024.

Jumlah tertinggi dicapai pada 2023 dengan volume mencapai 2,55 juta ton sepanjang tahun. Produksi di 2024 juga terbilang banyak yang mencapai 2,04 juta ton.

Meski demikian, tak bisa dipungkiri kalau jumlah impor garam RI juga fantastis. Pada periode 2020-2025 pula, Indonesia masih harus mengimpor 13,75 juta ton garam dari berbagai negara, Australia dan India menjadi pemasok utamanya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam tertinggi dilakukan pada 2021 dengan volume mencapai 2,83 juta ton. Serta, pada 2023 yang mendatangkan 2,80 juta ton garam.

Asa dari Rote Ndao semakin mantap. Holding BUMN Pangan melalui PT Garam akan jadi inisiator penggerak K-SIGN. Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose menegaskan upaya yang akan dilakukan perusahaannya bukan sebatas pengelolaan, tapi juga mengundang investor asing untuk ikut terlibat.

Isu beban logistik memang diakui menjadi tantangannya. Namun, hal itu bisa diatasi melalui penguatan ekosistem pergaraman di K-SIGN. "Membangun pabrik pengolahan garam dia untuk kebutuhan dia, dan ini sudah banyak yang masuk, banyak. Termasuk garam farmasi di Rote," kata Abraham ditemui di Kantor KKP.

Dia mengatakan ada sekitar 3-4 perusahaan yang menyatakan minatnya dalam membangun industri garam di Rote Ndao tersebut. "Paling enggak sudah ada beberapa yang nelpon untuk berminat ikut membangun di kawasan industri garam. Itu kan sentra industri. Sementara masih, baru minggu lalu kan, baru 3-4 lah. (Investor) luar negeri juga ada. Karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang ingin ke kita untuk ikut," tegasnya.

PT Garam saat ini sedang memperkuat seluruh aspek produksi—mulai dari peningkatan kualitas lahan, modernisasi peralatan hingga pengembangan garam olahan untuk industri makanan, farmasi, dan kimia. "Kami juga melakukan revitalisasi pegaraman di sejumlah wilayah pegaraman di Madura (Sumenep, Pamekasan dan Samapang) serta di Bipolo Nusa tenggara Timur," ucap Miftahol Arifin, Manager Corporate Communication PT Garam, kepada Liputan6.com.

Miftah menilai target swasembada garam industri pada tahun 2027 memang tidak mudah. Namun dengan kolaborasi lintas sektor, penerapan teknologi, dan komitmen kuat pemerintah, dia optimistis kontribusi PT Garam akan semakin besar dalam mewujudkannya. "Kami percaya, swasembada garam bukan hanya tentang kuantitas produksi, tetapi juga soal kemandirian industri dan ketahanan pangan nasional," tegasnya.

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menekankan kunci penting swasembada tak sebatas pada kuantitas produksi tapi kualitas yang terjamin. Maka, penguatan kualitas dari produksi petambak rakyat jadi semakin penting. Kuncinya adalah model bisnisnya harus inklusif, bisa melalui kemitraan dengan industri, koperasi moderen, dan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi.

"Kalau target itu bisa dicapai, dampaknya ke petambak garam akan sangat besar. Harga garam domestik akan lebih stabil, petambak akan punya pasar yang lebih pasti, dan yang lebih penting, mereka bisa naik kelas secara ekonomi," ujar Ronny kepada Liputan6.com.

Tiongkok diakui bisa jadi contoh karena berhasil mengintegrasikan teknologi moderen dengan sistem logistik dan industri, termasuk penggunaan 'greenhouse evaporation system' dan pengelolaan rantai pasok secara nasional. India pun punya pendekatan berbasis komunitas dan efisiensi lahan, tetap dibarengi dukungan riset dan modernisasi peralatan dari pemerintah dan swasta.

"Poin penting dari keduanya bukan sekadar soal produksi besar, tapi bagaimana negara hadir dalam tata kelola rantai nilai garam secara utuh, mulai dari riset, produksi, distribusi, hingga penyerapan oleh industri. Indonesia perlu mengambil semangat dari kedua negara tersebut, tapi menyesuaikannya dengan karakter sosial-ekonomi petambak kita yang masih berbasis usaha kecil-menengah," beber dia.

Senada, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menekankan pentingnya insentif bagi petambak rakyat. "Insentif juga perlu dikuatkan kalau mau melibatkan para petambak garam skala kecil, insentif harga misalnya,selain insentif infrastruktur tadi," ucapnya kepada Liputan6.com.

"Swasembada tidak hanya karena praktik produksi oleh korporasi, tetapi yang paling penting justru bagaimana petani, petambak garam skala kecil dan masyarakat di pedesaan yang jadi lokasi sentra produksi itu dapat manfaat yang lebih besar," sambungnya.

Setiap pijakan langkah yang penuh harapan tadi sejatinya bisa dijalankan secara terintegrasi. Harapan dari ujung Selatan Indonesia, ditambah keterlibatan tangan-tangan tangguh petambak rakyat akan membuat pijakan swasembada garam 2027 bukan hal yang mustahil. Pada akhirnya, cita-cita bangsa untuk berdikari, hingga 'kue ekonomi' bisa dinikmati kelompok petambak rakyat dan seluruh penduduk Indonesia.