Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

Liputan6.com, Jakarta - Skema pengurangan beban utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih terus dibahas. Ada opsi penggunaan kas negara untuk meringankan beban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana menilai ada skema yang bisa dilakukan soal penggunaan APBN ke operasional Whoosh.

"Bisa dengan skema subsidi beban KCIC, misalnya penggunaan pita suara GSM, atau tenaga listrik dibantu APBN agar KCIC di masa awal operasi sampai tahun tertentu mendapatkan harga khusus yang lebih rendah," kata Aditya saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (16/11/2025).

Pada dasarnya, kata dia, ada dua peran subsidi. Pertama, menambah penumpang jika subsidi diarahkan pada harga tiket. Kedua, mengurangi beban biaya operasional perusahaan. "Ini supaya cash flow KCIC meningkat, jadi lebih ada kemampuan membayar utang," katanya.

Dia melihat beberapa aspek yang bisa ditanggung APBN. Misalnya, beban biaya persinyalan pita suara GSM hingga penggunaan listrik. Pemerintah juga bisa membantu negosiasi tenggat wakru utang, tingkat bunga, hingga pengadaan lahan jika ada pengembangan.

"Yang terakhir ya penambahan penyertaan ke pemegang saham (BUMN) untuk memperkuat cash flow KCIC, atau pemisahan sarana prasarana kereta cepat, prasarana jadi milik negara, KCIC fokus ke operasional dan sarana saja," beber dia.

Bukan Subsidi Harga Tiket

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang adanya skema public service obligation (PSO) ke Kereta Cepat Whoosh. Namun, dipastikan kalau PSO itu bukan untuk subsidi operasional apalagi harga tiket.

Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas menegaskan tidak ada rencana subsidi PSO ke operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

"Kurang lebih (PSO) infrastrukturnya ya. Bukan pengoperasian misalkan kereta-keretanya, infrastrukturnya. Yang tarif enggak ada, enggak ada," kata Rohan ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu, 15 November 2025.