Kenaikan Produksi Beras hingga Pangkas Aturan Pupuk Subsidi Jadi Sorotan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR menyoroti peningkatan produksi beras nasional hingga perombakan aturan pupuk bersubsidi. Keduanya dinilai menjadi bentuk upaya ketahanan pangan nasional.

Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto yang menyoroti peningkatan produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton.

"Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek, dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Dia menuturkan, hal ini tak lepas dari kebijakan yang diambil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, termasuk penyetopan impor beras pada 2025. Padahal, pada 2023-2024, RI impor beras lebih dari 7,5 juta ton. “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai reformasi tata kelola pupuk, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg, penguatan stok Bulog, hingga peningkatan produktivitas di lapangan menjadi pendorong perbaikan kesejahteraan petani. Terbukti dari Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang mencapai 124,36.

"Reformasi sistem pupuk ini sangat penting agar petani kecil hingga menengah dapat memperoleh pupuk dengan akses yang lebih sederhana dan harga yang lebih bersahabat,” ujar dia.

Harga Beras Mulai Turun

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membentuk tim khusus untuk mengawal penurunan harga beras di berbagai daerah. Tren positif harga beras turun sudah terlihat.

Dia mengatakan, harga beras mengalami deflasi dalam dua bulan terkahir. Hal itu mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Selasa, 4 November 2025.