Jika Diminta, Menkeu Purbaya Siap Kirim Petugas Bea Cukai ke Bandara IMIP Morowali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) menyatakan kesiapan penuh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk terjun langsung dan menjalankan operasional kepabeanan serta cukai di Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah. Kesiapan ini muncul menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara yang memadai.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025), Purbaya menyoroti adanya dugaan kesalahan kebijakan dalam manajemen dan operasional Bandara IMIP Morowali yang menjadi sumber awal dari permasalahan.

Ia secara tegas mempertanyakan ketiadaan petugas imigrasi dan Bea Cukai di bandara yang melayani kawasan industri vital tersebut.

Menurut Menkeu, perlu ada intervensi cepat dari pemerintah pusat untuk memperbaiki masalah di bandara yang terletak di Kabupaten Morowali tersebut. Purbaya yakin bahwa masalah kepabeanan dan cukai di sana bisa diatasi dengan segera, asalkan DJBC diberikan akses dan peran untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah.

"Kalau kami diminta masuk, (selesainya) cepat sih. Cuma sekarang belum ada perintah," ujar Purbaya dikutip dari Antara.

Namun hingga kini, ia belum menerima arahan resmi untuk mengambil peran dalam kasus Bandara IMIP Morowali.

Di sisi lain, polemik mengenai status Bandara IMIP Morowali sempat mereda setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa bandara yang berlokasi di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyatakan bandara yang melayani Indonesia Morowali Industrial Park tersebut sudah tercatat di Kemenhub dan sah secara aturan.

Meskipun statusnya telah dipastikan resmi, Menteri Keuangan Purbaya tetap menilai ada permasalahan mendasar, khususnya terkait kepabeanan dan ketiadaan petugas Bea Cukai. Hal inilah yang membuat Purbaya berpendapat intervensi pemerintah tetap diperlukan.

Ketersediaan petugas Bea Cukai dan imigrasi sangat krusial mengingat Bandara IMIP Morowali berfungsi sebagai gerbang masuk dan keluarnya barang maupun orang dari kawasan industri berskala internasional. Kehadiran otoritas negara diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kepabeanan dan menjaga kedaulatan wilayah.

Seiring dengan rencana intervensi di sektor kepabeanan, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perintah tegas agar aturan ditegakkan terhadap berbagai aktivitas di area Bandara IMIP Morowali dan sekitarnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah dugaan penambangan ilegal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang juga bertindak sebagai Satgas, menegaskan melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Kamis, bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu. Proses hukum akan ditegakkan jika terbukti ada aktivitas penambangan ilegal.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil.

Sampai saat ini, tim terkait masih menunggu laporan lengkap mengenai dugaan aktivitas penambangan ilegal di area tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan semua kegiatan, termasuk di kawasan industri sekelas IMIP Morowali, berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.