Jadi Pusat Ekonomi Digital ASEAN, Indonesia-Singapura Kerja Sama Kembangkan Fintech

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) memperbarui komitmen kerja sama dalam pengembangan bidang FinTech dan memperkuat kerja sama di bidang keuangan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerja Sama di Bidang Teknologi Keuangan (Fintech).

MoU ini melanjutkan kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2018, serta memperluas upaya bersama dalam mendukung pertumbuhan inovasi teknologi di sektor keuangan.

Kemitraan ini akan mendorong institusi keuangan dan pelaku industri FinTech di kedua negara untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pengembangan FinTech (termasuk aset keuangan digital dan kecerdasan buatan/ AI) di jasa keuangan, serta mendorong Indonesia dan Singapura menjadi pusat utama ekonomi digital ASEAN.

Adapun beberapa inisiatif utama dalam MoU ini mencakup:

• Pertukaran ide dan best practices antara OJK dan MAS;
• Peningkatan kerja sama industri-industri keuangan di Indonesia dan Singapura, termasuk keterlibatan aktif dalam badan-badan industri;
• Rujukan bagi perusahaan Fintech potensial untuk berpartisipasi dalam regulatory sandbox di masing-masing negara; dan
• Fasilitasi pertukaran informasi lintas batas bagi perusahaan Fintech yang beroperasi sesuai peraturan dan ruang lingkup izin usaha yang berlaku.

“OJK dan MAS telah menjalin kemitraan yang solid dan telah lama terbangun, serta bekerja sama secara erat dalam mendorong kerja sama keuangan regional selama bertahun-tahun. Baik OJK dan MAS sama-sama berkomitmen untuk membina inovasi, menghadapi tantangan dan mengembangkan ekosistem FinTech untuk melayani pasar di ASEAN," ungkap Deputy Managing Director MAS Leong Sing Chiong, Senin (10/11/2025).

"MOU ini menandai langkah penting dalam memodernisasi kolaborasi FinTech, demi meneruskan inisiatif berinovasi bersama dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara," lanjut dia.

Kepala Eksekutif Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi, menegaskan melalui kerja sama erat dengan MAS, MoU ini menegaskan komitmen OJK terhadap inovasi yang bertanggung jawab, mendorong keuangan digital lintas batas dengan tetap menjaga pelindungan konsumen, integritas pasar, dan stabilitas keuangan.

"Melalui uji coba bersama dan berbagi pengetahuan di bidang seperti Regulatory Sandbox, aset keuangan digital, pemanfaatan AI dalam layanan keuangan, serta inovasi keuangan berkelanjutan, kami berharap dapat memperkuat inovasi, melindungi konsumen, mendukung UMKM dan inklusi keuangan, serta mempercepat pertumbuhan berkelanjutan melalui keuangan digital di Indonesia, Singapura, dan kawasan ASEAN secara luas," tutup dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,70 persen secara tahunan (YoY) pada akhir September 2025. Sehingga total penyaluran kredit hingga bulan kesembilan tahun ini mencapai Rp 8.162,8 triliun. 

"Pada September 2025, kredit tumbuh sebesar 7,70 persen year on year. Agustus sebelumnya adalah sebesar 7,56 persen, menjadi Rp 8.162,8 triliun," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Jumat (7/11/2025).

Berdasarkan jenis penggunaan, Dian melanjutkan, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 15,18 persen. Fiikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,42 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 3,37 persen (YoY). 

"Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,53 persen sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 0,23 persen," terang dia. 

Dian juga turut menyoroti adanya penurunan suku bunga kredit rupiah sebesar 50 basis poin (bps) dibanding periode sama tahun sebelumnya. Mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang kini berada di posisi 4,75 persen.   

Dari sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 11,81 persen secara tahunan menjadi Rp 9.695,4 triliun. Adapun pertumbuhan DPK per Agustus 2025 tercatat sebesar 8,51 persen year on year.

OJK pun menganggap likuiditas industri perbankan pada September 2025 memadai, dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,47 persen dan 29,30 persen.

"Masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 205,94 persen," imbuh Dian.