Dihantam Barang Impor, Industri Tekstil Masih Jadi Tempat Bergantung Jutaan Tenaga Kerja

Liputan6.com, Jakarta Industri tekstil saat ini sedang mengalami goncangan setelah maraknya produk impor dengan harga yang sangat murah. Selain itu, banyaknya tekstil dan produk tekstil (TPT) bekas yang masuk membuat industri di dalam negeri tertekan.

Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Tekstil-Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA ITT STTT), Riady Madyadinata menegaskan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia bukanlah sunset industry. Yang sesungguhnya “sunset” adalah pabrik-pabrik yang tidak efisien, tidak berinvestasi mesin baru, dan tidak adaptif terhadap perubahan pasar.

"Di tengah tekanan perlambatan ekonomi global, banjir produk impor, dan biaya energi yang tinggi, industri TPT Indonesia masih menjadi sektor strategis karena mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor nonmigas. Walaupun utilisasi pabrik banyak yang turun ke kisaran 30–50 persen, sementara ketergantungan pada bahan baku impor tetap tinggi," kata Riady, Kamis (20/11/2025).

Dia menuturkan, saat ini memang ada pabrik tekstil yang belum mau melakukan perubahan. Mereka bertahan dengan mesin tua mengakibatkan efisiensinya menurun.

Di sisi lain, ada impor bahan baku wajib yang kurang terukur dan transparan. Padahal, pasokan bahan baku domestik kurang, impor yang terukur dan transparan justru diperlukan untuk menjaga kelangsungan produksi dan mencegah pembeli global lari ke negara lain.

"Safeguard wajib dikenakan ketika pasokan domestik oversupply dan industri lokal injury, tetapi ketika pasokan lokal berkurang, impor harus tetap dilakukan dengan kuota yang transparan dan pengawasan yang ketat," kata dia.

Riady pun meminta agar pemerintah membuka pasar ekspor baru, mempercepat fasilitasi modernisasi mesin, menurunkan biaya energi dan logistik, menjaga iklim usaha tetap kondusif, memperkuat pendidikan vokasi dan digitalisasi industri, termasuk pengembangan produk tekstil yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (sustainability and green textile).

"Menyelamatkan industri tekstil Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah (ABG) agar industri TPT tidak hanya bertahan, tetapi kembali kompetitif di pasar global”, tegas Riady.

Dengan persoalan yang ada sekarang, maka kejujuran dan keterbukaan data dari pengusaha pun amat penting karena nantinya pemerintah dan akademisi dapat membaca kondisi riil ekosistem TPT dan merumuskan solusi yang tepat. IKA ITT STTT berkomitmen untuk terus memberikan masukan dan kajian kebijakan secara berkelanjutan kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman sepakat baju bekas impor ilegal tidak langsung dimusnahkan. Namun, bisa dicacah untuk diolah kembali.

Hal itu sejalan dengan usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut, hal itu bisa lebih murah ketimbang mengeluarkan biaya untuk memusnahkan baju bekas impor ilegal tadi.

"Kalau baju cacahan kan tentunya nanti output-nya ke baju-baju daur ulang kan, ke barang-barang daur ulang, nah itu semua nanti sudah kita, akan kita koordinasikan," ungkap Maman, menanggapi rencana Menkeu Purbaya, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dia menjelaskan, berbagai solusi sedang dikumpulkan pemerintah menyikap baju bekas impor ilegal serta peredaran baju thrift. Tujuannya tak lain adalah menjaga produksi lokal, termasuk UMKM.

"Semua kan akan kita ini kan, pokoknya tadi saya bilang solusi langkahnya akan komprehensif dan yang terpenting adalah bagaimana bisa melindungi produsen-produsen dalam negeri kita, itu yang paling utama," ujarnya.

"Jadi saya mau sampaikan dulu, menegaskan sekali lagi, ada hal yang paling utama dan concern pemerintah bahwa kita harus betul-betul melindungi kepentingan domestik dalam negeri kita," sambung Maman.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) untuk mencari solusi terbaik untuk menangani balpres atau pakaian bekas impor ilegal.

Hasilnya, disepakati bahwa balpres sitaan akan dicacah ulang untuk diolah menjadi bahan baku tekstil seperti benang atau serat. Hal itu atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, kita berpikir-pikir Bagaimana macamnya masalah itu, kita ngomong sama AGTI, Kita tanya Ini juga atas arahan Presiden itu mesti dimanfaatkan jangan dibakar begitu aja Kita pikir-pikir boleh nggak kita cacah ulang? Boleh," kata Purbaya dalam konferensi pers, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Kata Purbaya, AGTI menyambut positif peluang ini dan menyatakan kesiapan untuk melakukan proses pencacahan serta pengolahan ulang. Dalam skema yang disepakati, sebagian bahan baku hasil cacahan akan digunakan oleh industri tekstil, sementara sebagian lainnya dialokasikan khusus untuk UMKM dengan harga terjangkau.