Buka Opsi PSO, Danantara Pastikan Tak Ada Subsidi ke Harga Tiket Whoosh

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang adanya skema public service obligation (PSO) ke Kereta Cepat Whoosh. Namun, dipastikan kalau PSO itu bukan untuk subsidi operasional apalagi harga tiket.

Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas menegaskan tidak ada rencana subsidi PSO ke operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

"Kurang lebih (PSO) infrastrukturnya ya. Bukan pengoperasian misalkan kereta-keretanya, infrastrukturnya. Yang tarif enggak ada, enggak ada," kata Rohan ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Dia menjelaskan, skema PSO yang akan diambil nantinya masih dibahas oleh pemerintah dan Danantara. Sehingga masih terbuka berbagai opsi pelaksanaannya. Satu hal yang dipastikannya, PSO akan menyasar untuk mengurangi beban dari infrastruktur Whoosh dan bukan operasional.

"Belum (ditentukan), masih intinya kembali ke khittah di seluruh dunia bahwa infrastruktur seperti itu udah pasti negara, tidak ada yang secara bisnis bisa di ini, karena payback period semua infrastruktur di seluruh dunia 30-50 tahun," jelas dia.

Rohan menyebut, skema pembayaran utang atas beban infrasturktur itu pun masih belum ditentukan. "Nah itu yang belum. Turunan seperti apa detailnya, bagaimana jangka waktunya, bagaimana bayarnya, sebagainya siapa yang bayar, Danantara kah, APBN kah, itu belum," tuturnya.

Adapun lazimnya skema PSO dijalankan pemerintah pada sektor transportasi yang tidak menguntungkan bagi operator. Biasanya untuk membuat harga tiket terjangkau di rute perintis dengan biaya operasional yang tinggi.

Rohan membeberkan, biaya operasional Whoosh sejatinya bisa ditutup dari penjualan tiket. Hal ini jika mengesampingkan hitungan beban infrastruktur tadi.

"Kasarnya tanpa bicara rel, jembatan, belah gunungnya, Whoosh-nya positif. Jumlah penumpang versus operasional dan depresiasi gerbong, istilahnya oke," ucap dia.

Dalam hitungan Danantara, pendapatan dari tiket itu bahkan bisa membuat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untung. "Cukup (biaya operasional), masih ada untung lagi," tandasnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menuturkan ada opsi public service obligation (PSO) dalam penyelesaian utang Whoosh. Artinya, ada porsi pemerintah yang masuk.

Hanya saja, belum jelas skema PSO bagaimana yang diambil untuk masuk ke Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh ini.

"Untuk kedepannya mengenai Whoosh ini, nanti memang ada porsi yang memang public service obligation (PSO) akan ditanggung pemerintah," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Belum Final

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah masih membahas skema pembagian peran dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Ia menegaskan belum ada keputusan final terkait mekanisme siapa yang akan menanggung porsi pembayaran utang tersebut. Purbaya menyampaikan, hingga kini pemerintah masih melakukan diskusi internal, termasuk menimbang opsi agar pembayaran diarahkan pada sisi infrastruktur proyek.

"Cuma begini, kita ada kebijakan pimpinan di atas, kita belum putuskan juga. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya, infrastrukturnya," kata Purbaya dalam konferensi pers, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).