Bandara IMIP Morowali Tanpa Petugas Bea Cukai Jadi Sorotan, Menkeu Purbaya Siap Kirim Orang

Liputan6.com, Jakarta - Bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi menjadi sorotan karena beroperasi tanpa pihak bea cukai dan imigrasi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa siap mengirim orang jika dibutuhkan di Bandara Morowali tersebut.

Purbaya mengamini, bandara di kawasan IMIP itu telah beroperasi sejak lama. Dia juga bakal menilik lebih dahulu kebutuhan petugas Bea Cukai di bandara tersebut. Lantaran, ada izin khusus yang berlaku bagi bandara IMIP itu.

"Kelihatannya seperti itu (tanpa Bea Cukai), nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Seharusnya ada apa enggak. Kalau enggak salah mereka dapat izin khusus dulu waktu itu," ungkap Purbaya, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Kamis (27/11/2025).

Dia mengatakan siap mengirim orang bea cukai jika memang dibutuhkan untuk beroperasi di bandara tersebut. Dia turut menyebut, pihak imigrasi juga bersedia mengirimkan petugasnya.

"Kalau mau di kasih ya kita siap orangnya. Orang bea cukainya banyak kok. Imigrasi juga katanya ditelepon mau ngasih. Jadi pada dasarnya seperti itu. Kita siap. Begitu ditugaskan kita kirim orang ke sana," paparnya.

Bandara IMIP Morowali jadi sorotan usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie memandang bandara milik swasta itu semacam anomali. Sementara, Kementerian Perhubungan mencatat kalau Bandara IMIP Morowali memiliki izin khusus dan hanya melayani penerbangan charter domestik yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali.

"Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara.

Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.

"Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri," ujar Sjafrie.

Kendala

Menurut dia, hal ini merupakan suatu anomali ketika negara mengeluarkan peraturan tetapi tidak bisa mengkoordinasikan.

"Kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan," bebernya.

Alhasil, situasi seperti ini membuat orang lain mengambil manfaat untuk kepentingan kelompoknya. "Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi. Dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi," pungkas Sjafrie.