Akhirnya, Shutdown Pemerintahan AS Resmi Berakhir

Liputan6.com, Jakarta Penutupan pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat (AS) yang terpanjang dalam sejarah negeri itu akhirnya berakhir. Ini setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menandatangani rancangan undang-undang pendanaan (Law of Funding Bill) pada Rabu (12/11/2025).

Undang-undang tersebut akan mendanai operasional pemerintahan hingga akhir Januari. Ini setelah sebelumnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dengan hasil perolehan suara 222–209.

“Demokrat mencoba memeras negara kita,” ujar Trump di Oval Office, Gedung Putih, sebelum menandatangani RUU yang mengakhiri shutdown selama 43 hari itu, melansir CNBC.

Partai Demokrat telah memblokir pengesahan rancangan undang-undang pendanaan hingga hari Minggu pekan lalu.

Di saat satu blok dari kaukus Senat partai tersebut setuju untuk mendukung tindakan pendanaan baru di majelis tersebut, meskipun tindakan itu tidak termasuk perpanjangan kredit pajak Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA).

“Partai Republik tidak pernah menginginkan penutupan pemerintahan,” kata Donald Trump, yang diapit oleh para pemimpin Kongres dari Partai Republik.

Trump menegaskan bahwa Partai Republik tidak pernah menginginkan penutupan pemerintahan atau shutdown.

“Banyak rakyat AS sangat terdampak,” katanya, menyinggung lebih dari 1 juta pegawai federal yang dirumahkan serta dampaknya terhadap pelayanan publik. “Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi.”

Trump juga kembali menyerukan agar Senat menghapus aturan filibuster yang mensyaratkan 60 suara untuk meloloskan berbagai legislasi, termasuk resolusi pendanaan jangka pendek.

Sebelum voting, Ketua DPR, Mike Johnson menyerukan kepada rekan-rekannya untuk segera menyetujui RUU tersebut.

“Rekan-rekan, mari kita selesaikan ini,” ujarnya di lantai sidang paripurna.Hanya dua anggota Partai Republik yang menolak RUU, yakni Thomas Massie dari Kentucky dan Greg Steube dari Florida.

Sementara dari Partai Demokrat, enam anggota menolak:

• Adam Gray (California)

• Jared Golden (Maine)

• Tom Suozzi (New York)

• Marie Gluesenkamp Perez (Washington)

• Don Davis (North Carolina)

• Henry Cuellar (Texas).

Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) telah menginstruksikan pegawai federal untuk kembali bekerja pada Kamis ini.

Sebelumnya, Departemen Perhubungan AS membekukan rencana penambahan pemotongan jadwal penerbangan akibat kekurangan pengendali lalu lintas udara selama masa shutdown.

Hingga Selasa, 6% penerbangan di bandara AS dibatalkan, dan angka itu diprediksi meningkat hingga 10% pada Jumat esok.

Shutdown yang dimulai sejak 1 Oktober itu terjadi karena mayoritas Demokrat di Senat menolak mendukung RUU pendanaan tanpa perpanjangan kredit pajak dalam program Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare.

RUU pendanaan akhirnya disetujui Senat pada Senin malam, setelah Partai Republik meraih dukungan tujuh senator Demokrat dan satu independen untuk mencapai ambang batas minimum 60 suara.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Partai Republik di Senat setuju memberikan kesempatan kepada Demokrat untuk mengajukan pemungutan suara pada Desember terkait perpanjangan subsidi ACA yang akan habis akhir bulan itu.

Tanpa subsidi tersebut, jutaan warga AS diperkirakan akan menghadapi kenaikan premi tajam asuransi kesehatan (ACA) mereka.

Kesepakatan ini juga memastikan bahwa semua pegawai federal yang sempat dirumahkan akan menerima gaji penuh seolah-olah shutdown tidak pernah terjadi.

Belum diketahui kapan pembayaran akan dilakukan, namun diperkirakan mengikuti jadwal pembayaran staf DPR, yakni akan menerima cek pada Selasa pekan depan.

RUU tersebut juga mendanai kembali program bantuan pangan (SNAP) yang membantu 42 juta warga AS melalui kupon makanan.

Sebelumnya, pemerintahan Trump berusaha menghentikan pembayaran manfaat SNAP pada bulan November dengan alasan keterbatasan dana akibat shutdown, dan menolak menggunakan dana cadangan kongres sebesar USD 4,6 miliar untuk menutupi kekurangan.

Mahkamah Agung AS sempat menunda perintah hakim federal agar pembayaran penuh dilakukan hingga Kamis, memberi waktu bagi Kongres untuk meloloskan RUU ini dan meniadakan sengketa hukum tersebut. RUU juga memuat kesepakatan untuk proses anggaran bipartisan serta membatasi penggunaan Continuing Resolution (CR) sebagai solusi sementara untuk menghindari shutdown.