Sri Mulyani Lapor ke Prabowo: Defisit APBN Dijaga pada Level yang Baik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan mencatatkan defisit sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara terkait perkembangan pembahasan APBN bersama DPR. Menurut Menkeu, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

"Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (23/7/2025).

Menkeu mengatakan, Pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN agar tetap kredibel dan mampu merespons tantangan ekonomi global. Kebijakan fiskal 2025 akan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjamin perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Belanja Negara Fokus ke Program Prioritas

Sri Mulyani menegaskan komposisi belanja negara dalam APBN 2025 akan difokuskan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah. Hal ini termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, yang menjadi pilar pembangunan nasional jangka menengah.

Program unggulan seperti makanan bergizi gratis, perbaikan sekolah, penguatan koperasi, serta infrastruktur irigasi dan bendungan menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran. Pemerintah juga mengalokasikan belanja untuk pengembangan sekolah digital dan modernisasi madrasah.

"Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini, karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus," ujarnya.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Sri Mulyani juga melaporkan desain defisit APBN akan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan pasar.

Presiden disebut memberikan arahan agar pengelolaan defisit dilakukan hati-hati agar tak menggoyahkan persepsi investor terhadap kekuatan fiskal Indonesia.

"Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik dalam hal ini Seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 berada dalam kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Target ini lebih rendah dibanding outlook defisit tahun 2025 yang naik menjadi 2,78 persen dari PDB. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat disiplin fiskal negara.

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Jaga Defisit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN 2026 agar tetap berada dalam batas atas yang telah ditentukan, yaitu 2,53 persen dari PDB.

“Kami akan tetap menjaga 2,53 persen dari PDB,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, ditulis dari Antara, Senin (7/7/2025).

Menkeu menambahkan bahwa pengelolaan pembiayaan dan utang akan dilakukan secara hati-hati, berkelanjutan, dan transparan.

Fiskal Ekspansif Tetap Jaga Kredibilitas Anggaran

Wakil Ketua Panja Defisit Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa RAPBN 2026 mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan anggaran.

Ia menyambut baik langkah penurunan defisit dari 2,78 persen menjadi sekitar 2,5 persen PDB, dengan catatan pemerintah tetap memastikan dukungan fiskal bagi program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi.

Pendapatan Negara Ditargetkan Naik

Selain menyetujui target defisit, DPR juga menyepakati target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen dari PDB.

Target tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,90 persen hingga 9,24 persen, kepabeanan dan cukai 1,18 persen hingga 1,30 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63 persen hingga 1,76 persen dari PDB.

Pemerintah didorong untuk mengelola fiskal secara akuntabel dan berbasis manajemen risiko yang prudent.