Indonesia Perkuat Dukungan untuk Wirausaha Perempuan Lewat WE Finance Code

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia resmi menjadi negara kedua di dunia yang menerapkan Women Entrepreneurs (WE) Finance Code. Komitmen ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan RI dalam ajang World Bank Group - IMF Annual Meeting di Marrakesh, Maroko, pada Oktober 2023.

Inisiatif global ini bertujuan menutup kesenjangan akses keuangan bagi pelaku usaha perempuan yang masih luas terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB). Keduanya membantu menciptakan standar dan ekspektasi bersama dalam mendukung usaha yang dimiliki atau dipimpin perempuan, khususnya dalam aspek pembiayaan.

Koordinasi WE Finance Code di Indonesia dilakukan oleh tiga institusi utama: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Sejak soft launching pada 4 Desember 2023 hingga kick-off meeting pada 29 Februari 2024, berbagai agenda telah digelar, termasuk diskusi intensif dengan kementerian/lembaga, pelaku jasa keuangan, fintech, dan asosiasi.

Tahap pertama peluncuran resmi dilakukan pada 17 Desember 2024 dengan partisipasi 11 lembaga jasa keuangan dan asosiasi.

Sejumlah hasil konkret diharapkan dari program ini, antara lain penetapan definisi resmi wirausaha perempuan yang akan dimuat dalam Peraturan Presiden, serta pengembangan sex-disaggregated data (SDD) yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan berbasis gender.

Tahap kedua dari implementasi berlangsung pada 22 Juli 2025 di Jakarta, dengan agenda utama “National Adoption of WE Finance Code”. Dalam acara ini, tiga poin penting diumumkan:

1. Pembentukan Tim Nasional Akselerasi Keuangan bagi Wirausaha Perempuan, terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Teknis yang terbagi dalam tiga Kelompok Kerja: Regulasi dan Kebijakan, Data, serta Inovasi.
2. Peluncuran Piagam Nasional WE Finance Code Indonesia, sebagai panduan resmi pelaksanaan kode tersebut.
3. Penandatanganan komitmen oleh puluhan kementerian, lembaga keuangan, fintech, asosiasi industri, dan organisasi perempuan pelaku usaha.

Menurut Kristonia Lockhart dari IsDB, pendekatan berbasis data dan kolaborasi yang kuat akan menempatkan Indonesia sebagai contoh global dalam membangun sistem keuangan inklusif, termasuk di sektor syariah.

Heru Wibowo dari Kementerian Keuangan menekankan bahwa perempuan mewakili hampir separuh populasi Indonesia, menjadikannya kekuatan besar dalam sektor ekonomi. Berbagai skema pembiayaan, seperti kredit mikro berbunga rendah hingga KUR, telah menyalurkan pendanaan besar kepada pelaku UMKM, dengan mayoritas penerima adalah perempuan.

“Sebanyak 95% penerima pembiayaan usaha mikro dari APBN hingga akhir 2024 adalah perempuan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7/2025).

WE Finance Code sendiri memiliki tiga pilar utama: kebijakan, data, dan inovasi. Ketiganya menjadi kunci mendorong peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi keluarga hingga nasional.

Sebanyak 28 lembaga telah menandatangani komitmen implementasi WE Finance Code tahap kedua, terdiri dari kementerian, bank, fintech, asosiasi jasa keuangan, serta organisasi perempuan. Beberapa di antaranya:

• Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Kementerian PPPA, dan Bappenas
• PT Bank Syariah Indonesia, Maybank Indonesia, PNM, PIP
• Fintech seperti Qazwa, Dana Syariah, Gandeng Tangan, dan Crowdo
• Organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Muslimat NU, ASPPUK, dan APINDO

Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, menekankan bahwa akses keuangan masih menjadi tantangan utama UMKM perempuan. Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Wirausaha perempuan harus menjadi target utama inklusi keuangan, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.