Tak Bayar Utang Pajak, Siap-siap Akses Layanan Publik dan Badan Hukum Diblokir!

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperketat ruang gerak bagi para penanggung pajak yang membandel. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025, pemerintah kini memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk memblokir berbagai layanan publik bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

Aturan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 31 Desember 2025 ini mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu.

Langkah ini merupakan bentuk penagihan aktif untuk memastikan kepatuhan para wajib pajak.

Dikutip dari beleid tersebut, Selasa (27/1/2026), layanan publik yang menjadi sasaran utama pemblokiran meliputi:

• Akses Sistem Administrasi Badan Hukum: Penanggung pajak tidak akan bisa melakukan perubahan data perusahaan atau pengurusan administratif badan hukum lainnya.
• Akses Kepabeanan: Pemblokiran izin untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan, yang secara otomatis menghentikan aktivitas ekspor-impor perusahaan.
• Layanan Publik Lainnya: Termasuk layanan administratif yang disediakan oleh berbagai instansi pemerintah terkait.

"Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak," bunyi Pasal 2 ayat (1) dalam aturan tersebut.

Pemblokiran layanan publik tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam PER-27/PJ/2025, DJP menetapkan batasan dan kriteria tegas sebelum seorang penanggung pajak diajukan untuk diblokir akses layanannya.

Berdasarkan Pasal 3, permohonan blokir dapat diajukan jika memenuhi kriteria berikut:

• Utang Signifikan: Wajib Pajak memiliki jumlah utang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
• Sudah Ditegur: Utang tersebut telah melalui proses pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, namun tetap tidak dilunasi.

Menariknya, kriteria utang minimal Rp 100 juta tersebut bisa dikecualikan jika pemblokiran dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan sita atas aset berupa tanah dan/atau bangunan.

Prosesnya dimulai dari Pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengusulkan pemblokiran kepada pejabat eselon II di kantor pusat DJP. Jika disetujui, rekomendasi pemblokiran akan dikirimkan secara elektronik kepada kementerian terkait, seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk urusan badan hukum, atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk urusan kepabeanan.

Bagi penanggung pajak yang sudah terlanjur terkena blokir, PER-27/PJ/2025 juga mengatur mekanisme pemulihan atau pembukaan pemblokiran. Akses layanan publik dapat dibuka kembali jika penanggung pajak menunjukkan iktikad baik atau terdapat perubahan status hukum utang pajaknya.

Sesuai Pasal 6, akses layanan bisa dibuka jika:

1. Pelunasan Penuh: Seluruh utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas.
2. Sita Aset: Telah dilakukan penyitaan aset yang nilainya minimal sama dengan utang pajak.
3. Menang Gugatan: Adanya putusan pengadilan pajak yang menghapus utang pajak tersebut.
4. Angsuran: Wajib pajak mendapatkan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak.
5. Daluwarsa: Hak penagihan pajak telah dinyatakan daluwarsa.

Khusus untuk pembukaan blokir pada Sistem Administrasi Badan Hukum, penanggung pajak diwajibkan melunasi biaya administrasi tambahan pada kementerian terkait (Kemenkumham) sebelum akses benar-benar dipulihkan.

Dengan berlakunya aturan ini, DJP mencabut aturan lama (PER-24/PJ/2017) dan memberikan sinyal kuat bahwa integrasi data antar-instansi pemerintah akan semakin ketat untuk mengejar tunggakan pajak di tahun 2026.