Thomas Djiwandono Dinilai Tepat Masuk BI, Ikuti Jejak Darmin hingga Agus Marto

Liputan6.com, Jakarta - Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai langkah yang wajar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menyebut pengangkatan tersebut memiliki preseden kuat dalam sejarah Bank Indonesia.

Menurut Ujang, Thomas mengikuti jejak sejumlah tokoh sebelumnya yang juga berasal dari Kementerian Keuangan dan dipercaya menduduki posisi strategis di BI, seperti Darmin Nasution dan Agus Martowardojo.

“Kalau melihat sejarahnya, ini bukan hal baru. Dulu Darmin Nasution dan Agus Martowardojo juga berasal dari Kemenkeu dan bisa menjalankan perannya di BI dengan baik. Jadi, Thomas Djiwandono mengikuti jejak pendahulunya,” ujar Ujang dalam keterangannya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Founder Literasi Politik Indonesia (LPI) ini menegaskan, dari sisi regulasi tidak terdapat aturan yang dilanggar dalam proses pengangkatan Deputi Gubernur BI. Seluruh tahapan telah dijalankan sesuai mekanisme konstitusional dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Prosesnya jelas dan sesuai aturan. Selama mekanisme dijalankan sebagaimana mestinya, maka pengangkatan itu sah secara hukum,” katanya.

Ujang menilai polemik yang muncul di ruang publik lebih banyak didorong oleh prasangka politik dibandingkan kajian objektif terhadap aturan dan kapasitas calon pejabat. Padahal, menurutnya, hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah rekam jejak dan kemampuan individu.

“Yang perlu dilihat itu kapasitas dan rekam jejaknya. Selama menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas mampu menjawab berbagai keraguan publik dengan kerja nyata dan kebijakan yang terukur,” ujar Ujang.

Ia menambahkan, pengalaman Thomas Djiwandono sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan menjadi modal penting bagi Bank Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap persoalan fiskal dan ekonomi nasional dinilai sangat relevan untuk memperkuat koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal.

“Sebagai mantan wamenkeu yang paham masalah, modal ini diperlukan untuk perbaikan ekonomi ke depan, khususnya di sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan,” katanya.

Menanggapi isu independensi Bank Indonesia, Ujang menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Ia menekankan bahwa independensi BI dijaga oleh sistem kelembagaan, undang-undang, serta mekanisme pengambilan keputusan kolektif di Dewan Gubernur.

“Independensi BI tidak ditentukan oleh latar belakang individu, tapi oleh sistem kelembagaan. Jadi tidak tepat kalau independensi BI dipersoalkan hanya karena asal-usul personal,” katanya.

Ujang kembali menyinggung pengalaman Darmin Nasution dan Agus Martowardojo sebagai bukti bahwa latar belakang dari Kementerian Keuangan tidak otomatis melemahkan independensi Bank Indonesia.

“Mereka justru mampu menjaga independensi BI dan memperkuat koordinasi kebijakan. Itu preseden yang jelas,” tegasnya.

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur BI setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Dalam proses tersebut, DPR menilai integritas, kapasitas, pengalaman, serta pemahaman Thomas terhadap kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan sebelum menyetujui pencalonannya.