Pengamat Ingatkan Pentingnya Independensi Bank Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti INDEF Deniey Adi Purwanto menyoroti urgensi menjaga independensi Bank Indonesia (BI) setelah Thomas Djiwandono ditunjuk sebagai Deputi Gubernur BI. 

Ia menegaskan, secara kelembagaan BI semestinya terbebas dari campur tangan politik dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan moneter, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

"Dari sisi independensi tujuan dan instrumen, BI memiliki kewenangan penuh memilih instrumen untuk mencapai stabilitas nilai rupiah," ujar Deniey dalam diskusi publik dengan tema Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi, Selasa (27/1/2026).

Deniey menjelaskan bahwa keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bersifat kolektif serta tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain, sebagai wujud independensi operasional. Ia juga memaparkan sejumlah aspek penting dalam menjaga kemandirian bank sentral.

"Bukti empiris menunjukkan bank sentral independen berkorelasi dengan inflasi yang lebih rendah dan stabil," ujar Deniey.

Ia menambahkan, Bank Dunia menilai independensi sebagai faktor krusial untuk memperkuat kepercayaan investor ketika terjadi gejolak eksternal. Menurutnya, kemandirian BI juga berperan penting dalam mencegah dominasi fiskal, agar bank sentral tidak dimanfaatkan untuk membiayai defisit secara tidak berkelanjutan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemilihan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas menjamin BI tetap independen kedepannya.

Usai Rapat Paripurna, Thomas mengakui telah melalui alur yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

"Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada," kata Thomas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2025).

Dia turut memastikan bank sentral tetap independen kedepannya. Isu independensi ini diketahui bergulir sejak pencalonan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI. Thomas merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan ini pun berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakam fiskal dan moneter kedepannya.

"Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi yang sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, melaraskan kebijakan fiskal dan moneter," tutur dia.

Sebelumnya, Sidang Paripurna DPR resmi menyepakati Thomas Djiwandono untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal ini diputuskan usai digelarnya uji kelayakan (fit and proper) bersama Komisi XI sebelumnya.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa memimpin sidang Paripurna dalam pengambilan keputusan tersebut. Usai mendengar laporan Komisi XI soal fit and proper test Calon Deputi Gubernur BI, Saan menanyakan persetujuan para wakil rakyat.

"Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon deputi gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?," tanya Saan dalam Sidang Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"Setuju," sahut para peserta sidang.

Jawaban serentak itu langsung disusul oleh ketuka palu sidang satu kali oleh Saan. Wakil Ketua DPR itu lantas meminta Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI terpilih untuk maju.

"Selanjutnya, kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031, Saudara Thomas A. M.Djiwanono, kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia agar maju ke depan untuk foto bersama," sebutnya.

Thomas Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Menyingkirkan dua kandidat lainnya, yakni Solikin M Juhro dan Dicky Kartikoyono.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, keputusan itu merupakan hasil musyawarah mufakat seluruh fraksi dalam rapat internal, tanpa adanya catatan.

"Semua secara musyawarah mufakat. Tidak ada catatan sama sekali, bahkan banyak catatan-catatan yang masuk justru adalah catatan yang sangat positif," ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2027).

Meskipun belum punya rekam jejak di sektor moneter, anggota parlemen percaya bahwa keponakan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa mengkombinasikan pengalamannya di bidang fiskal.

"Jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu adalah jabatan kolektif kolegial di dalam sebuah forum Dewan Gubernur. Jadi menurut saya pengalaman di monetary policy itu bisa diperkuat ketika Pak Thomas itu mempunyai pengalaman di fiscal policy. Jadi saling melengkapi," ungkapnya.