Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menjamu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan berbagai isu, termasuk kedaulatan pangan dan masalah terkait LPG 3 kilogram yang saat ini menjadi sorotan di masyarakat.
untuk diketahui, JK adalah tokoh yang menggagas LPG 3 Kg. Pada 2007, Jusuf Kalla meluncurkan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Sebanyak 20 juta keluarga miskin menjadi target program ini selama tiga tahun.
Pada kesempatan itu, hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan berlangsung dengan suasana santai sambil menikmati makan siang bersama.
Bahlil menyatakan, "Berbagai diskusi yang dilakukan untuk bagaimana menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita dan Alhamdulillah hasilnya bagus," setelah pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu penting yang dihadapi saat ini.
JK juga mengungkapkan bahwa subsidi gas 3 kg belum mengalami perubahan sejak 2004. Menurut Bahlil, saat ini nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah telah melonjak, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Dia menambahkan, "Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8 ribu, sekarang sudah Rp16 ribu. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu." Pernyataan ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan subsidi dengan kondisi ekonomi yang berubah.
Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp87 triliun untuk masyarakat dalam program LPG 3 Kg. Dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang lebih terjangkau.
Perlu Pengaturan agar Capai Tujuan
Meski demikian, Bahlil mengungkapkan bahwa faktanya terdapat masyarakat yang membeli LPG 3 Kg dengan harga mencapai Rp 25.000 per tabung. Hal ini bertentangan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya untuk gas 3 kilogram adalah maksimal Rp 19.000.
"Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka Di bawah Rp 20.000, Rp18.000 atau Rp 19.000. Ada yang sekarang langka Itu beberapa bulan lalu Rp 25.000 Ada juga yang Rp 30.000. Tidak hanya itu Ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang," jelas Bahlil.
Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam distribusi dan harga yang seharusnya, sehingga perlu perhatian lebih lanjut.
Bahlil juga menambahkan bahwa Jusuf Kalla sepakat akan perlunya penataan agar subsidi LPG 3 Kg dapat tepat sasaran. Dia menjelaskan bahwa pengecer akan diubah menjadi sub pangkalan untuk penjualan gas 3 kilogram.
"Ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting. Sekarang gini pengecer yang tadinya pengecer kita jadikan menjadi sub pangkalan," tutur Bahlil.
Dengan langkah ini, diharapkan distribusi LPG dapat lebih teratur dan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi dapat menerima manfaatnya secara optimal.
Lindungi Produksi Beras Tanah Air
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan JK bertujuan untuk mendiskusikan strategi pemerintah dalam menjaga produksi beras nasional yang mengalami peningkatan drastis serta memastikan harga tetap stabil menjelang bulan Ramadan.
Ia menyatakan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, produksi beras menunjukkan lonjakan yang signifikan, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total produksi beras mencapai 8 juta ton hingga bulan Maret, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 13-14 juta ton pada bulan April.
Dengan adanya surplus yang cukup besar, Prabowo memberikan instruksi agar penyerapan gabah oleh Bulog dipercepat, sehingga harga di tingkat petani dapat tetap terjaga.
"Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," jelas Amran.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah telah mengambil tindakan cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga.
Momen Panen Harus Dimanfaatkan
Prabowo menekankan pentingnya masa panen padi yang berlangsung antara bulan Februari hingga April sebagai kesempatan yang tidak boleh disia-siakan.
"Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut," ungkap Amran, menegaskan komitmen untuk berhasil dalam program tersebut.
Dalam acara yang sama, JK menyampaikan saran berdasarkan pengalamannya dalam pengelolaan ketahanan pangan nasional di masa lalu.
"Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami," kata Amran, menunjukkan bahwa pengalaman JK sangat berharga untuk perencanaan ke depan.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence