Bongkar Pasang BUMN: 888 Perusahaan Masuk Radar, Siap-Siap Ditutup

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN. Langkah ini disebut sebagai bagian dari peninjauan fundamental bisnis.

"Kita lakukan fundamental business review. Kita review ke 888 BUMN kita," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Dony mengungkapkan bahwa hasil dari proses evaluasi ini bisa berdampak besar. Salah satunya adalah kemungkinan penutupan sejumlah perusahaan pelat merah, terutama pada tahap awal yang ditargetkan rampung pada Oktober 2025.

"Kita reprofiling bisnis dan turn around dan ada yang mungkin tutup. Ini yang tahap satu diharap selesai Oktober 2025," ujarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan dengan menyusun matriks bisnis dan melakukan konsolidasi terhadap perusahaan-perusahaan dengan lini usaha yang sejenis. Menurut Dony, banyak BUMN yang selama ini memiliki anak usaha yang justru tak relevan dengan bisnis intinya.

"Dulu BUMN tak terkonsolidasi di satu perusahaan itu yang menyulitkan. jadi yang diingat orang-orang itu korupsi tak bayar vendor dan tak gaji karyawan. Padahal BUMN kontribusi banyak hamipr Rp 500 T ke negara. Tapi ini hilang karena ada noise hal kecil," katanya.

Bahkan, kata Donny, selama ini pengelolaan BUMN belum sepenuhnya efektif karena masih diatur oleh Kementerian Keuangan, sementara Kementerian BUMN tidak memiliki kewenangan penuh kecuali lewat Peraturan Pemerintah (PP).

"Jadi, walau Mandiri untung, nggak bisa buat bayar ke vendor Istaka Karya. Jadi BUMN bangun konglomerasi sendiri. TLKM mungkin anak usahanya 200, itu lah tahap satu kita bangun matriks," ungkapnya.

Ia menargetkan, dari 888 BUMN yang ada saat ini, jumlahnya bisa dipangkas menjadi kurang dari 200 perusahaan yang benar-benar kuat dan sehat.

"Ini kita harap dari 888 perusahaan jadi 200 kurang yang perusahaan dengan daya kuat. Holding preparation nantinya akan punya perusahaan kuat sehat," pungkasnya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Thailand.

Dalam kunjungan resminya ke Bangkok, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kedua negara akan segera menyelenggarakan First Joint Trade Commission sebagai forum strategis untuk memperdalam kerja sama perdagangan dan investasi.

“Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan First Joint Trade Commission dalam waktu dekat,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, di Government House, Bangkok, dikutip dari ANTARA, Senin (20/5/2025).

Melalui komisi ini, Indonesia dan Thailand berupaya menghapus hambatan tarif dan nontarif, sekaligus membuka ruang kolaborasi baru dalam industri halal dan sektor digital seperti fintech, e-commerce, dan infrastruktur.