Liputan6.com, Jakarta Dalam perkembangan ekonomi digital, data berperan sebagai aset strategis. Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, menegaskan bahwa siapa pun yang unggul dalam teknologi informasi dan pengelolaan data akan memimpin di masa depan.
Hakim mengatakan konsep single identity berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi fondasi BRI dalam menghadirkan layanan perbankan modern. Integrasi ini memungkinkan BRI melakukan verifikasi data secara real time, meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit, dan memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan nasabah.
“Kami tidak hanya mengandalkan data dari Dukcapil, tetapi juga mengombinasikannya dengan perilaku nasabah seperti pola transaksi, preferensi belanja, hingga kebiasaan konsumsi. Pendekatan ini membuat BRI dapat menghadirkan solusi keuangan yang lebih relevan dan tepat sasaran,” jelas Hakim dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).
Seperti diketahui, BRI berhasil mengoptimalisasi pemanfaatan integrasi data kependudukan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Inovasi ini menjadi salah satu terobosan penting BRI dalam mendorong efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta memperkuat kepercayaan nasabah.
Hakim menjelaskan melalui kerja sama strategis dengan Dukcapil, BRI mampu memaksimalkan proses verifikasi dan mengelola risiko, sehingga pencairan kredit mikro bisa mencapai Rp1 triliun per hari.
Akses data yang luas dan akurat tersebut memungkinkan kami memberikan layanan yang jauh lebih cepat, efisien, dan aman bagi nasabah,” jelasnya.
Proses Verifikasi Lebih Cepat dan Akurat
Sebagai bank dengan basis nasabah terbesar di Tanah Air, setiap harinya BRI melakukan sekitar 500 ribu kali akses ke Dukcapil untuk memproses data nasabah maupun calon nasabah. Sebelum adanya integrasi data, proses verifikasi nasabah memerlukan waktu berjam-jam dan memengaruhi kualitas layanan. Kini, dengan sistem yang terhubung langsung ke database kependudukan nasional, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.
“Jika akses ini tidak ada, mustahil bagi BRI mencairkan kredit mikro senilai Rp1 triliun per hari. Dampaknya bukan hanya bagi BRI, tetapi juga bagi program-program pemerintah yang kami jalankan, termasuk penyaluran Bansos dan KUR,” tambah Hakim.
BRI terus menjalin diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dukcapil untuk memastikan implementasi integrasi data berjalan optimal dan sesuai regulasi. Selain itu, BRI berkomitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah dalam setiap prosesnya.
“Kami senantiasa memastikan pemanfaatan data dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan privasi nasabah. Sinergi dengan regulator menjadi kunci untuk menghadirkan ekosistem layanan perbankan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Hakim.
(*)