Bahlil Pangkas Target Produksi Nikel dan Batu Bara di 2026 demi Dongkrak Harga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan menurunkan target produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengangkat harga nikel yang dinilai tertekan akibat pasokan berlebih di pasar.

Tak hanya nikel, kebijakan serupa juga akan diterapkan pada komoditas batu bara.

“Semuanya kami pangkas. Bukan hanya nikel, batu bara pun kami pangkas,” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Minggu (21/12/2025).

Menurut Bahlil, pemangkasan target produksi dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dengan pengaturan produksi yang lebih ketat, harga komoditas diharapkan dapat kembali bergerak ke level yang lebih sehat.

Bahlil menyoroti kondisi pasar batu bara global yang saat ini mengalami tekanan harga. Salah satu penyebabnya adalah tingginya volume batu bara yang diperdagangkan di pasar internasional. “Hari ini harga batu bara turun karena yang dijual kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton,” ucapnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan produksi komoditas strategis ke depan.

Bahlil menambahkan, Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pasokan batu bara global.

“Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500–600 juta ton, hampir 50 persen,” ucapnya. Tingginya pasokan dari Indonesia inilah yang dinilai turut menekan harga batu bara di pasar internasional.

Data harga acuan batu bara (HBA) menunjukkan tren penurunan sejak awal November. Pada periode I November, harga batu bara turun dari 109,74 dolar AS per ton pada periode II Oktober menjadi 103,75 dolar AS per ton.

Penurunan berlanjut pada periode II November, di mana harga kembali melemah menjadi 102,03 dolar AS per ton. Tren negatif tersebut berlanjut hingga periode I Desember, dengan harga turun ke level 98,26 dolar AS per ton.

Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan harga batu bara pada November 2024 yang masih berada di level 114,43 dolar AS per ton. Kondisi ini memperkuat alasan pemerintah untuk mengendalikan produksi.

Selain menyesuaikan target produksi, Bahlil menegaskan pemerintah juga akan bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Evaluasi terhadap RKAB akan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan.

“Ini kami mengontrol bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menaati aturan, ya mohon maaf. RKAB-nya juga mungkin akan dilakukan peninjauan,” ujar Bahlil.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong disiplin pelaku usaha sekaligus menciptakan iklim industri yang lebih sehat. Dengan pengaturan produksi yang lebih terukur, pemerintah berharap harga nikel dan batu bara dapat kembali mencerminkan keseimbangan pasar.

Ke depan, pengendalian produksi juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri tambang nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada volume produksi, tetapi juga pada stabilitas harga dan nilai tambah bagi perekonomian nasional.