Izin Tambang Martabe Berpotensi Batal Dicabut, Luhut Jamin Prabowo Tak Ditekan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait arahan Presiden Prabowo, yang meminta pencabutan izin tambang Martabe milik PT Agincourt Resources di Sumatera Utara dikaji ulang.

Dengan arahan tersebut, pemerintah buka potensi memulihkan hak investor jika terbukti tidak melakukan kesalahan. Menurut Luhut, RI 1 mengeluarkan putusan itu tanpa tekanan dari siapapun.

"Ndak ada itu, mana lah Presiden itu mau ditekan-tekan," tegas Luhut saat ditanyai di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Luhut juga mengaku telah berbincang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait hal tersebut. Ia menyebut hasil kajian telah menemui kesimpulan, namun dirinya belum membocorkan lebih lanjut.

"Saya bicara sama Pak Menteri Bahlil kemarin, beliau sudah diperintahkan Presiden untuk mengevaluasi cepat dan sedang dilakukan. Kira-kira kesimpulannya sudah ada," imbuh dia.

Di luar hal itu, ia menilai fundamental ekonomi nasional dalam kondisi baik-baik saja dilihat dari berbagai sisi. Semisal rasio utang terhadap PDB yang masih terkendali hingga pemasukan investasi.

"Saya kira masih baik sih, karena kondisi kita juga bagus. Terus juga utang kita juga masih terkendali, confidence orang. Kami koordinasi juga sama Menteri Rosan untuk investasi. Saya kira, we are very confident," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya bersikap proporsional terhadap para pengusaha yang izin usahanya masih dalam tahap peninjauan dan evaluasi, termasuk izin tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR).

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026), dan disampaikan kepada publik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional. Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra," kata Bahlil Lahadalia dikutip dari Antara.

Bahlil menegaskan hingga saat ini pemerintah belum secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tambang emas Martabe. Meski demikian, izin tersebut masih dalam proses penilaian dan penataan oleh pemerintah.

Bahlil menjelaskan, evaluasi terhadap izin tambang emas Martabe dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lintas kementerian. Pemerintah tengah melakukan pemeriksaan dari aspek teknis pertambangan hingga lingkungan hidup.

"Kami lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kami lagi cross-checking dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai, dan feeling saya sih, Insyaallah semuanya akan baik-baik saja," kata Bahlil.

Jika dalam evaluasi tersebut tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah menegaskan akan memulihkan seluruh hak perusahaan sebagai pemegang izin.

"Ya kita harus fair. Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari (kesalahannya, red.). Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," sambung Bahlil Lahadalia.