Kata Menhub Soal Harga BBM Bisa Naik dan Berdampak ke Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah belum menetapkan kebijakan khusus terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

"Sejauh ini sesuai dengan penjelasan dari perwakilan staf ahli Menteri ESDM bahwa semua hal yang terkait dengan BBM aman,” kata Dudy di Gedung Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026). 

Ia menambahkan, pihaknya harus mempercayai dan memastikan hal tersebut, serta tetap menjalankan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya. Ia juga menyebut hingga kini belum ada langkah tambahan yang disiapkan pemerintah.

Dudy mengatakan, hingga saat ini belum ada kebijakan khusus yang disiapkan. Menurut dia, jika pihak ESDM maupun Pertamina menyatakan stok BBM aman, kondisi tersebut dapat dianggap aman.

Meski demikian, Kementerian Perhubungan tetap membuka ruang evaluasi apabila dampak kenaikan harga mulai terasa signifikan, terutama terhadap biaya operasional dan tarif transportasi.

"Tentunya kita akan melakukan pengkajian maupun evaluasi, apakah masih dengan kondisi sekarang masyarakat masih menghendaki tarif tetap rendah. Tapi kondisi global di mana terjadi hal-hal yang perlu kita antisipasi, jadi kita akan melakukan exercise berbagai kemungkinan,” ia menambahkan.

Meskipun begitu, menurut Dudy, potensi kenaikan harga BBM, termasuk avtur, dinilai dapat berdampak pada tarif penerbangan. Namun, keputusan mengenai penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian ESDM. 

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan belum memiliki rencana untuk membatasi subsidi energi, berbeda dengan langkah yang telah diambil Malaysia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terbebani di tengah kondisi global yang masih bergejolak. 

Menurut Bahlil, keputusan itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Sampai dengan sekarang kita (Pemerintah) belum ada opsi untuk membatasi subsidi,” ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, pemerintah lebih memprioritaskan ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.

Bahlil menegaskan, di tengah dinamika geopolitik global, hal terpenting adalah memastikan stok BBM dalam kondisi aman.

“Yang penting bagi kita (Pemerintah) adalah bagaimana bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Bahlil mengaku bersyukur karena pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG terlaksana dengan baik selama masa lebaran.

"Dengan harga yang alhamdulillah sampai sekarang belum ada kenaikan. Kita belum menaikkan harga,” katanya dalam konferensi pers di Colomadu, disiarkan daring, Kamis (26/3/2026). 

Selama masa Lebaran khususnya pada periode arus balik juga terlihat  ketersediaan BBM di SPBU serta PKLU pengisian untuk kenderaan listrik berjalan baik.

"Seperti apa saya sampaikan di awal bahwa InsyaAllah pemerintah akan berjaga tentang pasokan energi, kemudian cadangan energi kita dan harga,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) menegaskan pemerintah masih memiliki anggaran cukup untuk posisi harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini. Ia mengatakan, pemerintah masih memiliki kemampuan menahan harga BBM hingga akhir 2026 di tengah tekanan harga energi global dampak konflik Timur Tengah.

"Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang," kata Purbaya usai mengunjungi Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa.

Purbaya menyebut pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan ("shock absorber") untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Fungsi anggaran meng-'absorb shock' dari luar. Sampai sekarang yang 'absorb' adalah APBN pemerintah," tutur dia.

Ia menambahkan kemampuan fiskal tersebut memungkinkan pemerintah menahan harga BBM hingga akhir tahun, bergantung pada kebijakan Presiden.

"Kalau segini saja, kalau presiden mau sampai akhir tahun juga bisa. Jadi saya punya uang cukup banyak. Yang masih bisa dipakai, yang pengamat, pengamat itu, enggak tahu uangnya di mana," kata dia.