Bahlil Sisir Tambang Ilegal Penyebab Banjir Bandang Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyisir seluruh kegiatan pertambangan. Lantaran sejumlah tambang ilegal disinyalir jadi salah satu penyebab bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Di Sumatera Barat, Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak," ujar Bahlil, Jumat (5/12/2025).

"Tetapi saya pastikan, kalau ada tambang atau IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas," dia menambahkan. 

Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM tidak segan untuk menindak semua badan usaha pertambangan yang melanggar untuk ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hingga mencabut izin pertambangan perusahaan.

Dari data Kementerian ESDM, terdapat empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh sendiri tercatat satu KK dengan komoditas emas yang izinnya diterbitkan pada tahun 2018. 

Selain itu, terdapat tiga IUP komoditas emas yang mulai berlaku pada tahun 2010 dan 2017, tiga IUP komoditas besi yang mulai berlaku dalam rentang 2021 hingga 2024, serta tiga IUP komoditas bijih besi DMP yang diterbitkan dalam rentang 2011 hingga 2020. 

Selain itu, Aceh juga memiliki dua IUP komoditas bijih besi yang masa mulai berlakunya berada pada rentang 2012-2018.

Kemudian, terdapat satu Kontrak Karya (KK) yang beririsan antara Aceh dan Sumatera Utara, dengan komoditas timbal dan seng yang mulai berlaku sejak 2018. 

Di Sumatera Utara tercatat pula dua KK komoditas emas DMP yang diterbitkan pada 2017 dan 2018, serta satu IUP komoditas tembaga DMP yang mulai berlaku pada tahun 2017.

Sementara di Sumatera Barat tercatat empat IUP komoditas besi yang izinnya keluar pada 2019 dan 2020, satu IUP bijih besi yang berlaku sejak 2013, satu IUP Timah Hitam yang ada sejak 2020, dan satu IUP emas yang mulai berlaku pada 2019.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan menindak tegas pelaku industri pertambangan yang melanggar kaidah-kaidah. Terkhusus yang merugikan masyarakat, seperti bencana banjir bandang Sumatera yang menimpa kawasan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, Kamis (4/12/2025).

"Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan," tegas Bahlil.

Bahlil berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tambang ilegal dan mencabut izin pertambangan yang tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

Tak hanya itu, ia memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan. Seraya menindak tegas badan usaha yang bertindak di luar koridor yang seharusnya. 

"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," seru Bahlil.

"Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," ia menambahkan.