Bidik 1,4 Juta Hektare, Potensi Ekonomi Hutan Adat Harus Berdampak ke Warga Sekitar

Liputan6.com, Jakarta - Menindaklanjuti komitmen Indonesia di COP30 Brasil, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar Lokakarya Nasional Pasca COP30 Belém, Brasil dengan tujuan mempercepat realisasi target nasional penetapan 1,4 juta hektare Hutan Adat.

Kemenhut memaparkan Peta Jalan Percepatan Penetapan Status Hutan Adat yang disusun dengan semangat mendukung peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) bukan hanya sebagai penjaga hutan, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Semangat ini sejalan dengan komitmen Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) untuk menghadirkan pola ekonomi yang lebih seimbang antara alam dan manusia, salah satunya lewat rantai nilai bioekonomi bertanggungjawab.

KEM memandang bahwa percepatan penetapan Hutan Adat perlu diiringi dengan penguatan aspek ekonomi agar pengakuan wilayah kelola masyarakat adat tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan tetap terjaganya kondisi hutan. 

“Peningkatan kesejahteraan MHA membutuhkan keterhubungan yang lebih kuat dengan rantai nilai ekonomi nasional dan internasional. Keterhubungan ini penting agar masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah atau menghasilkan produk tanpa jaminan pasar, tetapi memiliki posisi tawar yang lebih setara dalam tata niaga komoditas dan jasa berbasis hutan.” tegas Direktur Eksekutif KEM, Fito Rahdianto, Minggu (21/12/2025).

Penguatan Rantai Nilai Ekonomi

Hingga kini, Masyarakat Hukum Adat (MHA) masih berada pada posisi rentan dan lemah dalam rantai nilai ekonomi, ditandai oleh keterbatasan kapasitas produksi dan pengolahan, minimnya akses pembiayaan, serta ketergantungan pada tengkulak dan mekanisme pasar yang tidak adil.

Di banyak wilayah, potensi ekonomi Hutan Adat baik hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, maupun pengetahuan lokal belum sepenuhnya memberi nilai tambah yang adil bagi masyarakat di tingkat tapak. 

Peserta lokakarya juga mengidentifikasi sejumlah risiko sosial dan ekologis yang perlu diantisipasi, antara lain potensi konflik tata batas, ancaman terhadap kearifan lokal, ketimpangan gender, serta risiko ekspansi berlebihan ketika suatu komoditas berhasil secara ekonomi.

Oleh karena itu, penerapan Prinsip Safeguard Sosial dan Ekologis yang adil, transparan, dan kontekstual dinilai krusial dalam setiap bentuk kerja sama dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.