Menteri Ara Bakal Rapat Bersama BUMN Jelang Akhir Pekan Ini, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Menteri Ara mengungkapkan, dirinya akan bertemu dengan BP BUMN untuk membahas eksekusi dari pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tanah itu berada di kawasan Tanah Abang.

Pertemuan itu akan berlangsung besok, Jumat 17 April 2026, pada pukul 15.00 WIB. "Saya senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara sudah disampaikan seperti itu,” katanya di Kementerian ATR/BPN, Kamis (16/4/2026).

“Besok jam 3 kita rapat dengan BUMN. Kemudian juga dengan kereta api dan BUMN lainnya untuk aset negara, supaya segera bisa digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ia menambahkan.

Selain itu, ia mengatakan, pihak Kementerian ATR/BPN akan memberikan penjelasan terkait lahan yang berada di Kawasan Tanah Abang tersebut. Sebagai penegasan tanah itu adalah aset negara.

“Besok (Jumat) juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara,” ucap dia.

Lahan Rusun Tanah Abang

Sebelumnya, ia pernah menegaskan lahan di kawasan Tanah Abang yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi merupakan milik negara.

Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, yang sebelumnya menyebut lahan tersebut bukan milik negara.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara mengaku telah melakukan konfirmasi langsung kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasydin, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria.

“Dari Dirut KAI saya sudah tanyakan, memang itu adalah tanah milik negara. Tanah milik negara. Kita akan tindak lanjuti dan kita yakin itu milik negara,” kata Ara di Kantor Kementerian PAN-RB, dikutip Kamis, 16 April 2026.

Ia menegaskan, apabila ada pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut, pemerintah tetap berpegang pada hasil konfirmasi resmi.

“Saya sudah tanyakan langsung kepada Pak Dony dan juga kepada Dirut KAI bahwa itu adalah tanah milik negara,” ujarnya.

Ara menekankan, aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan rusun subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan kajian terkait pemanfaatan lahan tersebut. Karena itu, tidak ada alasan untuk menghentikan rencana pembangunan.

“Tentu itu sudah dikaji dan kita harus menggunakan aset negara bagi kepentingan rakyat kita,” kata Ara.

Ia memastikan, pemerintah akan tetap melanjutkan program pembangunan rusun subsidi di lokasi tersebut sebagai bagian dari upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan BUMN ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026), untuk membahas pembangunan hunian di bantaran rel kereta api, termasuk di kawasan strategis Tanah Abang.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasidin.

Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyebut pembangunan hunian ini akan dilakukan di sejumlah kota besar, termasuk Tanah Abang, Bandung, dan Medan.

“Di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir,” ujar Ara dikutip dari Antara, Senin (6/4/2026).

Ia mengungkapkan telah meninjau langsung lokasi hunian di Tanah Abang sebelumnya. Bahkan, pada hari yang sama, ia juga meninjau lokasi di Bandung bersama pihak KAI.

Pembangunan hunian ini ditujukan untuk masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran rel, agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Maruarar menegaskan, pemerintah akan mengambil kembali lahan negara yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk di kawasan Tanah Abang.

Menurut dia, langkah ini penting untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat,” kata Ara.

Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar program ini dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung pembangunan hunian melalui kajian dan riset teknologi.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan hunian yang lebih efisien, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk di kawasan padat seperti Tanah Abang.