Petani Tebu Usul Gula Masuk Bantuan Pangan, Ini Respons Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan usulan memasukkan gula pasir ke dalam program bantuan pangan nasional masih memerlukan kajian lebih lanjut. Meski dinilai dapat mendukung kemandirian pangan dan membantu petani tebu, pemerintah menegaskan belum ada pembahasan resmi terkait penambahan komoditas gula dalam paket bantuan pangan yang saat ini disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Menurut Hanif, setiap usulan yang masuk akan dipertimbangkan secara komprehensif dengan melihat berbagai aspek yang saling berkaitan.

"Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan)," kata Hanif dikutip dari Antara, Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah menghargai setiap masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas baru dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara hati-hati agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Hanif menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan melakukan kajian terhadap berbagai usulan strategis yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, ia menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan khusus mengenai usulan gula menjadi bagian dari komponen bantuan pangan pemerintah.

Saat ini, program bantuan pangan yang berjalan mencakup penyaluran beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.

"Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu," ucapnya.

Menurut Hanif, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek produksi dan distribusi komoditas, tetapi juga berbagai faktor lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas program, serta dampaknya terhadap sektor pangan secara keseluruhan.

Karena itu, setiap perubahan dalam komponen bantuan pangan harus melalui kajian yang matang sebelum diputuskan menjadi kebijakan resmi.

Usulan memasukkan gula ke dalam bantuan pangan sebelumnya disampaikan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Menurut APTRI, penambahan gula pasir dalam program bantuan pangan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap petani tebu sekaligus menjaga keseimbangan pasar gula domestik.

Asosiasi tersebut menilai kebijakan itu tidak hanya membantu meningkatkan kepastian penyerapan hasil produksi petani, tetapi juga dapat mendukung daya beli masyarakat penerima bantuan.

APTRI berpendapat kebutuhan gula dalam bantuan pangan tidak perlu sebesar beras karena tingkat konsumsi gula masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan beras.

Sebagai gambaran, asosiasi petani tebu tersebut mengusulkan pemerintah menyalurkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan pangan apabila masyarakat penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram.

Usulan tersebut kini menjadi salah satu masukan yang akan dicermati pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen pangan dalam negeri.